Menu

Items filtered by date: Thursday, 05 April 2018

Ketua KPU Jabar : Televisi Mampu Sebarkan Informasi dengan Masif

BANDUNG – Media televisi merupakan satu-satunya media yang mampu menyebarkan informasi secara massif. Media ini sangat diperlukan untuk membantu menyosialisasikan Pilgub Jabar, 27 Juni mendatang. Oleh karena itu KPU Jabar menjalin kerjasama dengan penyelenggara media televisi untuk menyiarkan acara debat publik pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat. Debat publik pertama berlangsung di Gedung Sabuga Bandung pertengahan Maret lalu. Menurut rencana, debat publik kedua akan dilaksanakan di Universitas Indonesia, Depok Jumat 11 Mei 2018.

 

Hal itu disampaikan Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat pada acara penandatanganan Perjanjian Kerjasama KPU Jabar dengan PT Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh dan PT MNC Televisi Network pada Penyelenggaraan Debat Publik Kedua dan Publikasi Informasi Pilgub Jabar 2018 di Aula Setia Permana Jl. Garut 11 Bandung, Rabu (4/4).

 

Menurut Yayat, KPU sudah melakukan “serangan darat” atau sosialisasi melalui spanduk, dan akan diperkuat sosialisasi melalui “serangan udara” atau melalui televisi. “Melalui upaya ini diharapkan para pemilih mendapat informasi yang lebih lengkap, dan yang terpenting mereka akan merasa terlibat,” katanya.

 

Namun demikian, Yayat mengingatkan, debat publik harus mengacu kepada tema besar Pilgub, yakni sebagai sarana edukasi demokrasi dan wahana wisata politik. “Kegiatan ini harus mentransformasikan nilai-nilai demokrasi agar bisa diserap masyarakat,” ujarnya seraya menegaskan kegiatan ini harus menonjolkan pentingnya kompetisi demokrasi yang menunjukkan keadilan, persamaan, dan penghargaan terhadap perbedaan.

 

Sementara itu Pemimpin Redaksi Trans7 yang mewakili PT Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh, Titin Rosmasari berharap, acara berjalan dengan baik sesuai tujuan sosialisasi, yakni terpilihnya pemimpin terbaik sesuai pilihan rakyat. Ia jugaberharap bantuan dan konsultasi dari pihak KPU Jabar khususnya terkait kerjasama dengan TV lain dan peserta pemilu.

 

Pada saat yang sama, Wakil Direktur I-news TV Arya Mahendra, yang mewakili PT MNC Televisi Network menyatakan Pilkada di Jawa Barat cukup riuh tapi tidak seperti di Jakarta. “Kami juga berharap, kegiatan debat publik berlangsung aman dan kami merasa nyaman saat memberitakan. Masyarakat juga diharapkan dapat memilih yang terbaik,” sebutnya.(tim)

 

 
Read more...

Persiapan Pengadaan Logistik, KPU Rakor dengan PPK

BEKASI TIMUR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi,  melaksanakan Rapat Koordinasi Perencanaan Kebutuhan dan Pengelolaan Logistik pada Pemilihan kpala daerah serentak 27 Juni 2018  di aula TB Hendy Irawan, kantor KPU Kota Bekasi, kamis (5/4).

 

Rapat koordinasi yang dihadiri anggota Panitia Pemilihan kecamatan (PPK) ini, dipimpin langsung oleh Komisioner KPU Kota Bekasi divisi umum dan keuangan Kanti Prajogo dan didampingi skretaris KPU Kota Bekasi, Kusmartini serta kasubak keuangan, Umum dan Logistik KPU Kota Bekasi, Sufyan Hariyanto.

 

Dalam rapat tersebut, Kanti memaparkan tahapan pengelolaan dan pengadaan logistic untuk pilkada serentak nanti. Mulai dari kotak suara, surat suara, gudang penyimpanan hingga teknis peroses pelipatan surat suara dan formulir.

 

“Untuk tempat penyimpanan logistic, ada beberapa tempat. Diantaranya di jalan Agus Salim, gedung kantor Dinkes dan sebagian ada yang ditempatkan di kantor KPU Kota Bekasi,”kata Kanti.

 

Kanti mrnambahkan,  kegiatan perencanaan ini dilakukan agar saat pelaksanaan nanti, tidak ada kendala dalam pengadaan logistic,”Dalam perencanaan logistik yang tepat waktu, tepat jumlah dan tepat jenisnya.”tegasnya.(tim)

Read more...

KPU Minta Caleg Menyerahkan LHKPN

BEKASI TIMUR - Komisi Pemilihan Umum (KPU),  akan meminta calon anggota legislatif untuk melampirkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai syarat pencalonan dalam Pemilu 2019.

 

"Selama ini kan hanya Pilkada saja yang diminta, sekarang anggota DPRD juga," kata Komisioner KPU Kota Bekasi Divisi Perencenaan dan Data, Syafrudin, Kamis (5/4/2018).

 

Syafrudin menjelaskan, KPU RI telah mengatur langkah tersebut dilakukan untuk merespon kejadian adanya calon kepala daerah di Pilkada 2018 yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Meski menjadi tersangka, mereka tetap dapat melanjutkan proses pilkada seperti calon lainnya.

 

Dengan adanya persyaratan itu, semua pihak nantinya bisa mawas diri dalam mencalonkan maupun dicalonkan dalam pemilu mendatang. "Ini agar semuanya berhati-hati, baik dari personal bacaleg dan partai politik yang mencalonkan," kata dia.

 

Selain meminta agar para calon legislator melampirkan LHKPN saat mendaftar, PKPU tentang pencalonan juga bakal berisikan larangan bagi para mantan narapidana kasus korupsi untuk menjadi calon legislatif.

 

Sampai sekarang, rencana itu masih tertuang dalam rancangan Peraturan KPU soal pencalonan legislatif. KPU RI akan membahas rancangan peraturan pencalonan tersebut bersama DPR. (Tim)

Read more...

Panwaslu Awasi Perbaikan Data Ganda

BEKASI TIMUR - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Bekasi, mengaku  saat ini sedang disibukan dengan mengawasi perbaikan data pemilih yang disipakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi.

 

"Panwascam juga sedang mengawasi perbaikan data di masing-masing kecamatan," kata Ketua Novita Ulya Hastuti, Kamis (5/4/2018).

 

Perbaikan data pemilih itu diantaranya, perbaikan data pemilih yang di input dobel, pemilih yang sudah pindah alamat serta yang sudah meninggal dunia.

 

"Kami juga sudah koordinasi dengan KPU untuk membicarakan data pemilih yang diinput ganda serta pemilih yang sudah meninggal dunia atau pindah alamat," tandansya. (Tim)

 

Read more...

DPT Ditetapkan 19 April

BEKASI TIMUR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi, akan menetapkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada 19 April mendatang. Sebelumnya, KPU Kota Bekasi telah menetapkan jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang berjumlah sebanyak 1.383.018 jiwa.

 

Angka itu terpecah dari jumlah pemilih laki-laki yang sebanyak 689.505 jiwa dan pemilih perempuan 693.513 jiwa dari 56 kelurahan dengan 3030 TPS di 12 kecamatan Kota Bekasi.

 

Dari hasil rekapitulasi penetapan jumlah DPS, KPU Kota Bekasi menemukan 8.789 jiwa yang belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kota Bekasi.Rinciannya adalah 4.573 jiwa pemilih laki-laki non e-KTP dan 4.225 jiwa pemilih perempuan non e-KTP.

 

"Hasil kirim surat kami kepada Disdukcasip (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) mendapatkan balasan. Penelitian mereka ternyata ada 7000 lebih warga yang sudah rekam e-KTP," kata Komisioner KPU Divisi Perencanaan dan Data, Syafrudin.

 

Dengan begitu, kata Syafrudin, penelitian KPU Kota Bekasi melalui Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) terbantahkan. Hanya saja, lembanya masih dalam proses penelitian kembali.

 

"Nanti data kongkritnya akan kami umumkan pada hasil rekapituasli penetapan jumlah DPT di Pilkada Kota Bekasi 2018," tandasnya. (Tim)

 

Read more...

Tolak Debat Terbuka, Paslon Bakal Disanksi

BEKASI TIMUR- KPU Kota Bekasi akan melaksanakan debat terbuka kepada kedua pasangan calon walikota dan wakil walikota Bekasi pada 11 April mendatang, di Gedung Al-Muhajirin, Jalan Cut Meutia, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur.

 

Komisioner KPU Kota Bekasi Nurul Sumarheni, meminta kepada ke dua pasangan calon untuk hadir tepat waktu. KPU Kota Bekasi, lanjutnya, akan memberikan sanksi khusus bagi paslon yang menolak atau tidak hadir dalam debat terbuka.

 

"Sanksinya adalah tidak menayangkan layanan iklan di media pada 14 hari sebelum pemungutan suara. Paslon bisa tidak hadir dengan alasan sakit atau sedang beribadah haji, itupun engan surat keterangan lembaga terkait," tegas Nurul.

 

KPU Kota Bekasi juga telah menyiapkan materi debat terbuka yang akan menjadi pedoman dan simpul pertanyaan dari panelis kepada paslon sebagai 3 jenis.

 

Pertama adalah, soal pembangunan sumber daya manusia, sosial da ekonomi. Contohnya meliputi, pendidikan, kesehatan, pengangguran dan pemerataan pembangunan.

 

Kedua, berkaitan dengan transportasi, lingkungan hidup dan kependudukan. Contohnya seperti, kemacetan, kebersihan, ketertiban, penanggulangan sampah, penanggulangan banjir dan pencemaran lingkungan serta masalah-masalah sosial.

 

Ketiga atau terakhir, bagiama menyikapi Kota Bekas yang modern, ramah dan aksesibel. Contohnya adalah, pengembangan penggunaan teknologi, pelayanan publik, ramah anak, ramah lansia, ramah disabilitas, keamanan dan stabilitas sosial.

 

"Tema ini masih bisa berubah sesuai masukan tim paslon. Kami akan akomodir masukan-masukan tim paslon dan kami akan eleborasi oleh panelis," pungkasnya. (Tim)

 

 

 

Read more...

Debat Kandidat Tahap Pertama 11 April

BEKASI TIMUR - Debat kandidat pasangan calon (paslon) Wali Kota Bekasi dan Wakil Wali Kota Bekasi tahap pertama yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi tersisa enam hari lagi.

 

"Debat kandidat tahap pertama pada 11 April, live di Radio Elgangga, Radio Dakta, dan Radio Gaya pukul 09.00-10.00 WIB," kata Komisioner KPU Kota Bekasi Divisi Sosialisasi dan SDM, Nurul Sumarheni, Kamis (5/4/2018).

 

Untuk lokasinya, KPU Kota Bekasi telah menyepakati secara bersama berada di Gedung Al-Muhajirin, Jalan Cut Meutia, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur.

 

Para kandidat diharapkan dapat mengahadiri waktu yang telah ditetapkan. Ia mengimbau kandidat bisa hadir pukul 08.30 WIB sebelum acara di buka.

 

"Untuk pendukung paslon kita batasi. Masing-masing di perbolehkan hanya membawa 50 orang. Diharapakan pendukung juga mempunyai yel-yel ketika acara debat kandidat berlangsung," jelas Nurul.

 

Sementara itu, KPU Kota Bekai telah menentukan jadwal debat kandidat kedua yang jatu pada tanggal 9 Mei mendatang, dilanjutkan dengan debat kandidat ketiga pada bulan Juni 2018.

 

"Kedua masih live di radio, tetapi waktu dan lokasinya belum kami tentukan. Kita fokus pada debat pertama dulu. Sementara debat kandidat ketiga berada di stasiun televisi nasional yang disiarkan langsung, namun jadwalnya belum ditentukan." tandasnya.

 

Nurul menjelaskan, dalam debat kandidat lembaganya akan berkoordinasi dengan panelis yang diambil dari akademisi di universitas yang ada di Kota Bekasi. Mereka nanti yang akan merumuskan pertanyaan kepada paslon.

KPU akan mengambil panelis yang independen, tidak beraviliasi dengan paslon. Moderatornya pun akan ambil dari kalangan wartawan. Nanti juga akan ada penerjemah bagi penyandang disailitas.(tim)

Read more...

KPU Siapkan Firma Hukum

BEKASI SELATAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi,  menyiapkan firma hukum untuk  menangani perkara sengketa jika terdapat gugatan dari hasil Pilkada 2018.

 

"Sudah ada 4 yang sudah mengajukan ke lembaga kami untuk menangani perkara di Pilkada 2018," kata Komisioner KPU Kota Bekasi Divisi Perencanaan dan Data, Syafrudin.

 

Syafrudin menjelaskan, meskipun KPU Kota Bekasi telah memiliki komisioner divisi hukum. Firma hukum tetap dibutuhkan dalam menangani perkara sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

 

"Firma hukum kaitannya dengan pertanggung jawaban dokumen, kajian hukum, penanganan perkara sengketa. Pembukaannya sudah lama, kemungkinan pada Mei 2018, kami sudah mempunyai firma hukum," jelas dia.

 

Saat ini, sambung Syafrudin, KPU Kota Bekasi masih melakukan seleksi kepada firma hukum yang telah mengajukan untuk penanganan sidang perkara pada Pilkada 2018."Masih proses penyeleksian, KPU Kota Bekasi yang menyeleksi," tutur Syafrudin.

 

Firma hukum yang telah di rekrut, kata dia, bekerja hanya pada penyelesaian Pilkada 2018 atau September sampai Oktober.

 

"Tidak sambung ke Pemilu 2019, karena kita melihat anggarannya dulu ada atau tidak, kalau sekarang anggarannya ada sekitar Rp50-100 juta," tandasnya. (Tim)

 

Read more...

KPU Dorong Partisipasi Warga Untuk Memilih

BEKASI SELATAN –Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi, serta Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Bekasi, mengharapkan partisipasi masyarakat untuk mensukseskan pelaksanaan Pemilukada serentak 27 Juni 2018 mendatang.

 

Ketua KPU Kota Bekasi Ucu Asmarasandi mengatakan, sebagai penyelenggara Pemilu, pihaknya ingin memastikan seluruh masyarakat  Kota Bekasi yang memiliki hak pilih untuk berpartisipasi memilih calon walikota dan wakil walikota Bekasi serta Gubernur dan wakil gubernur Jawa barat.

"Pilkada serentak merupakan bentuk kedaulatan negara yakni, dari rakyat untuk rakyat. Jadi, kita semua sebagai warga negara punya hak sama untuk menyukseskan penyelenggaraannya tersebut," ujar Ucu.

Adapun berdasarkan UU, kata Ucu, syarat untuk pelaksanaan Pilkada/Pemilu itu terdiri dari ada pemilih, ada peserta yang dipilih serta penyelenggara. Kalaupun, satu saja tidak ada maka, tidak bisa berlangsung.

"Jadi, semua itu memiliki keterkaitan yang kuat dan sangat penting. Dengan demikian, warga masyarakat dan penyelenggara tentu punya hak dan tanggungjawab bersama mewujudkan suksesnya Pilkada serentak di Kota Bekasi," kata Ucu.

Diantaranya hak dan tanggung jawab yang sama untuk bisa dilakukan oleh warga khususnya, warga yang telah memenuhi syarat sbgai pemilih. Ucu menjelaskan, pemilih bisa turut serta mengawal penyelengaraan Pilkada serentak sesuai ketentuan yang berlaku.

Jika  dianggap ada penyimpangan atau pelanggaran, diakui Ucu, warga atau pemilih punya hak untuk menegur langsung dan mengadukan kasusnya itu kepada KPU, atau penyelengara di wilayah masing-masing dalam hal ini Panwascam.

"Jadi, untuk memiliki hak itu tentu perlu pengetahuan terlebih dahulu. Sehingga, aduan masyarakat nanti sesuai seperti, tau jenis pelanggarannya, bagaimana cara melaporkannya, dan apa saja bukti-bukti yang kuat untuk menjerat pelaku pelanggarannya," jelas Ucu.

"Bukan cuma sekedar mengawal setiap pelanggaran Pilkada. Tapi paling penting kami berharap, masyarakat bisa berperan aktif dalam memastikan namanya telah terdaftar sebagai pemilih atau DPS. Kalaupun belum, segera melaporkan," sambung Ucu. (Tim)

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.