Menu

Items filtered by date: Tuesday, 13 March 2018

Debat Publik Tahap Pertama 11 April

BEKASI TIMUR- Komisi  Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi, terpaksa mengundur jadwal kegiatan debat public tahap pertama Paslon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi 2018. Hal ini dilakukan untuk mematangkan peroses debat public tersebut.

 

Sebelumnya, KPU telah menjadwalkan agenda agenda debat public tahap pertama yang dilaksanbakan di stasiun Radio tersebut pada tanggal 14 Maret. Namun di undur menjadi tanggal 11 April mendatang.

 

"Untuk agenda debat kandidat perdana 14 Maret besok batal kita laksanakan, dan akan diagendakan di jadwal kedua yang sudah kita susun sebelumnya, tanggal 11 April mendatang," ujar Komisioner KPU Kota Bekasi Nurul Sumarheni, Selasa (13/3/2018).

 

Sementara debat publik tahap ke dua  akan dilaksanakan pada tanggal 9 Mei mendatang."Sedangkan untuk agenda terakhir yang akan disiarkan langsung di stasiun televisi nanti, saat ini kita bahas untuk ditetapkan waktunya. Tapi rencananya, akan kita laksanakan setelah lebaran atau jelang hari pencoblosan," jelas Nurul. 

 

Lebih jauh, diakui Nurul, sampai saat ini pihaknya terus berusaha untuk mempersiapkan segala keperluan dari pelaksanaan debat kandidat tersbut seperti, penyusunan materi atau tema yang akan dibahas, maupun menentukan tiga pakar yang akan menjadi penalis dalam kegiatan tersebut.

"Untuk temanya saat ini masih digodok oleh kami sebetulnya, sudah ada cuma memang belum ditetapkan atau di ketuk palu. Sedangkan, untuk pakar kita sendiri masih mencarinya kemungkinan dari akademisi yang ada di Kota Bekasi saja," tandas Nurul.(Tim)

 

Read more...

KPU Gelar Bimtek ODP

BEKASI SELATAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada Operator Data Pemilih (ODP) yaitu, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota Bekasi terkait pemutahiran daftar Pemilih penyusunan daftar pemilih hasil pemutahiran untuk ditetapkan menjadi daftar pemilih sementara (DPS).

 

Kegiatan Bimtek berlangsung di Hotel Santika Giant Hypermall Lantai 10, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Senin (12/3/2018) sejak siang hingga malam.

 

Ketua KPU Kota Bekasi, Ucu Asmara Sandi, mengatakan bahwa pada pelaksanaan penentuan DPS sistem terdahulu terkait penentuan aplikasi Sidalih yang melakukan input adalah KPU RI.

 

"Namun, dalam pelaksaan Pilkada serentak yang melakukan input adalah KPU masing-masing daerah, untuk itu kita bertanggung jawab terkait Sidalih. Maka data-data hasil pencoklitan jangan sampai hilang, saya sampaikan kepada PPK, simpan data dengan rapi dan di back up untuk antasipasi," kata Ucu.

 

Menurutnya, ‎KPU Pusat tidak menggunakan Sidalih untuk menentukan DPS pada tanggal 16 Maret 2018. Soalnya, KPU pusat belum menentukan sistem yang akan digunakan untuk menentukan DPS.

 

"Dengan melihat indikasi seperti ini, maka sebagai antisipasi maka akan berindikasi menggunakan data di excel di tinggkat PPK, (data asli), mengindikasi ada data ganda namun sudah disaring," ujarnya.

 

"‎Kita masih banyak agenda namun setelah ditentukan DPS makan tugas ODP sudah di KPU dan hasil dari akan dilaporkan tingkat KPU RI atau KPU Prov Jabar," sambungnya. (Tim)

 

 

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.