Menu

TUGAS DAN WEWENANG KPU

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi : 

a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;

b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

d. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapanpenyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

e. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;

f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikotaterakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

g. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasipenghitungan suara Pemilu Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasilrekapitulasi penghitungan suara di PPK denganmembuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikatrekapitulasi suara;

h. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan beritaacara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;

i. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu,Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

j. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota danmengumumkannya;

k. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuatberita acaranya;

l. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporanyang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;

m. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kotadan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

n. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemiludan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenangKPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

o. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiaptahapan penyelenggaraan Pemilu;

p. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikanoleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturanperundang-undangan.

 

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalampenyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presidenmeliputi:

a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;

b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

d. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

f. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;

g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasilpenghitungan suara;

h. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu,Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

i. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;

j. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kotadan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

k. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenangKPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

l. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiaptahapan penyelenggaraan Pemilu; dan

m. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikanoleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturanperundang-undangan.

 

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalampenyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi:

a. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;

b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan  memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;

e. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPUProvinsi;

f. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;

g. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikotaterakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

h. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur danmenyampaikannya kepada KPU Provinsi;

i. Menetapkan calon bupati/walikota yang telahmemenuhi persyaratan;

j. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yangbersangkutan;

k. Membuat berita acara penghitungan suara sertamembuat sertifikat penghitungan suara dan wajibmenyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan,Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

l. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untukmengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota danmengumumkannya;

m. Mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dandibuatkan berita acaranya;

n. Melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepadaKPU melalui KPU Provinsi;

o. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanyadugaan pelanggaran pemilihan;

p. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS,sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawaisekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbuktimelakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunyatahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkanrekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atauketentuan peraturan perundang-undangan;

q. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

r. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPUdan/atau KPU Provinsi;

s. Melakukan evaluasi dan membuat laporanpenyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;

t. Menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan

u. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikanoleh  KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

back to top
Info for bonus Review William Hill here.