Menu

Items filtered by date: Tuesday, 03 April 2018

Warga Diminta Aktif Periksa Nama di DPS

BEKAS SELATAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi bersama panitia Pengawas pemilu (Panwaslu) Kota Bekasi, mengajak seluruh masyarakat Kota Bekasi mensukseskan Pemilihan kepala daerah serentak 27 Juni 2018 mendatang.

 

Ketua KPU Kota Bekasi Ucu Asmarasandi mengatakan,  warga harus terlibat dan berpartisipasi aktif dalam penyelengaraan Pilkada serentak 2018. Salah satunya yakni dengan memeriksa namanya dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS).

 

"Bagaimana cara mengetahui nama-nama kita sudah terdaftar di DPS, warga masyarakat bisa mengeceknya di web resmi KPU (infopemilu.kpu.go.id). Jadi, DPS yang kita dapatkan dari hasil pemutakhiran data pemilih bisa langsung dilihat disana," kata Ucu, saat memberikan pemaparan dalam kegiatan sosialisasi di Hotel Merbabu, Selasa (3/4/2018).

 

Lebih lanjut, diakui Ucu, selain melalui Web resmi KPU, warga yang ingin memeriksa namanya apakah sudah terdaftar sebagai DPS bisa melihat di papan pengumuman yang terpasang di setiap kantor  kelurahan  ataupun kantor RW setempat.

 

"Jadi, untuk saat ini kami selaku penyelenggaraan Pilkada serentak 2018 berupaya memudahkan masyarakat pemilih dapat menggunakan hak pilihnya, sesuai UU nomor 10 tahun 2016, dan komitmen KPU untuk melayani pemilih," tandasnya. 

 

Untuk diketahui, KPU Kota Bekasi telah mengumumkan jumlah DPS  sebanyak 1.383.018 pemilih.Jumlah ini dipastikan berubah seiring proses tahapan perbaikan untuk di resmikan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT). 

 

Adapun guna mendorong partisipasi pemilih dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2018, KPU dan Panwaslu Kota Bekasi terus aktif menggelar kegiatan sosialisasi, serta juga berupaya memastikan seluruh warga yang memenuhi syarat menjadi pemilih bisa menggunakan hak pilihnya. (Tim)

 

Read more...

KPU Gencar Sosialisasi Tahapan Pilkada Serentak

BEKASI SELATAN - KPU Kota Bekasi terus melakukan  sosialisasi Pilkada serentak 27 Juni 2018. Sosialisasi ditujukan mulai dari kalangan pelajar, Mahasiswa, kelompok pemilih perempuan, penyandang disabilitas, dan seluruh organisasi kemasyarakat, serta LSM.

Berdasarkan jadwal agenda sosialisasi tahapan Pilkada yang dilakukan KPU Kota Bekasi tahun 2018 ini sedikitnya, ada 13 kegiatan yang bakal dilaksanakan berupa, kegiatan tatap muka dengan berbagai kalangan dan kelompok masyarakat.

Dari 13 kegiatan itu enam diantaranya telah berlangsung. Sehingga tersisa delapan kegiatan lagi yang rencananya, akan dilaksanakan pada bulan April ini.

Beberapa kegiatan sosialisasi selain tatap nmuka, juga dikemas dengan berbagai kegiatan seprti  jalan sehat di area Car free Day dengan tema seni dan budaya sebanyak dua kali, dan satu diantaranya telah berlangsung pada pekan lalu. Selain itu agenda sosialisasi yang dibuat dengan kegiatan pentas seni.

"Tujuan dari seluruh agenda sosialisasi ini, dalam rangka mningkatkan partisipasi pemilih dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2018 di Kota Bekasi," ujar Komisioner KPU Kota Bekasi Kanti Prayogo.

Kanti berharap, dari seluruh rangkaian kegiatan sosialisasi ini khususnya,  warga dan masyarakat yang ikut sebagai peserta dapat membantu KPU selaku, penyelenggara Pilkada serentak guna menyampaikan apa yang didapatnya dalam sosialisasi tersebut.

"Ya tentu harapan kami juga, para peserta dalam kegiatan sosialisasi tahapan Pilkada serentak ini dapat menyampaikan lagi kepada warga dan kelompok masyarakat lain yang ada disekitarnya, dengan tujuan agar mereka pun tahu dan dapat berpartisipasi dalam pemilihan," jelas Kanti.

"Ingat, tanggal 27 Juni 2018, kita sama-sama ke TPS. Jangan Golput," tegasnya. (Tim)

Read more...

Tidak Masuk ke DPT, Pemilih Boleh Bawa KTP Elektronik

BEKASI SELATAN - Komisioner KPU Kota Bekasi Divisi Perencanaan dan Data, Syafrudin, mengatakan jika Pilkada sudah pernah di dilaksanakan pada tahun 2015 dan tahun 2017.

Ia menjelaskan bahwa masyarakat dapat diposisikan sebagai pemilih bagi yang sudah berusia diatas 17 tahun atau atau sudah menikah walaupun masih berusia 17 tahun, bukan anggota TNI atau Polri dan tidak terganggu jiwanya.

" sejatinya masyarakat dapat berperan sebagai penyelenggara Pilkada serentak dengan mengikuti aturan berlaku. Masyarakat bisa menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan atau Panitia Pemungutan Suara (PPK/PPS)," kata Syafrudin, dalam kegiatan sosialisasi KPU Kota Bekasi kepada Badan Keswadayaan Masyarakat se-Kota Bekasi di RM. Margajaya, Bekasi Selatan, Selasa (3/4/2018).

Secara teknis, Syafrudin mengatakan kewajiban pemilih harus menulis daftar hadir sendiri dan mengisi formulir C7 dengan melampirkan KTP elektronik. Sebab, itu akan menjadi dokumen penting apabila terjadi sengketa.

"Tempat Pemungutan Suara (TPS) di buka pukul. 07.00 WIB, bisa ditunda sampai pukul 07.30 WIB dan langsung pengambilan sumpah terhadap petugas di TPS dan memberikan teknik pelaksaan pemilihan oleh KPPS," jelasnya.

Safrudin menekankan, saksi yang berada di TPS nanti hanya diperbolehkan yang telah mendapat mandat dari Pasangan calon dan tidak diperkenankan menggunakan atribut salah satu paslon.

"Setiap saksi di TPS diperbolehkan memberikan usulan dan mendapatkan formulir C1 hasil pencoblosan," tuturnya.

Bagi masyarakat yang namanya tidak terdaftar di DPT, maka bisa membawa KTP elektronik pada pukul 12.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB sesuai dengan alamat KTP.

Saat ini, kata dia tidak di perkenankan TPS adanya keliling, petugas akan diprioritaskan dekat dengan lokasi TPS.

Pemilih berbasis KTP elektronik apabila ingin melakukukan pencoblosan masih memiliki E-KTP wilayah Jawa Barat dapat memilih dengan cara melengkapi dengan folmulir A5.

"Denah TPS dengan ukuran standar 8 x 10 M² petugas KPPS terdapat 7 orang dengan di dampingi oleh Panwas dan saksi dari kedua paslon pemilih yang terahir di layani adalah masuk pada pukul. 13.00 WIB. Penghitungan di mulai setelah pukul. 13.00 Wib dan setelah selesai melakukan pemilihan di dalam TPS," tandasnya. (Tim)

 

Read more...

Kampanye, Paslon Diminta Adu Visi dan Program

BEKASI TIMUR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi melaksanakan kegiatan sosialisasi tahapan Pilkada serentak 2018 kepada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) se-Kota Bekasi di RM. Margajaya, Bekasi Selatan, Selasa (3/4/2018).

Dengan tema ‘Membangun Kesadaran Politik Masyarakat Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan, kegiatan yang dilaksanakan mulai pukul 09.00 WIB tersebut  dihadiri 56 orang perwakilan BKM.

Ketua KPU Kota Bekasi Ucu Asmara sandi mengatakan, Pilkada Kota Bekasi tidak seperti pesta demokrasi beberapa tahun belakangan ini. Soalnya, dalam kampanye saat ini paslon tidak diperkenankan untuk melakukan arak-arakan.

"Kalau dulu itu ada arak-arakan naik motor dan mobil, sekarang tidak ada. Masing-masing paslon walikota dan wakil walikota hanya boleh pertemuan terbuka satu kali saja. Beda dengan calon gubernur ada dua," jelas Ucu.

Dalam pesta demokrasi kali ini, masyarakat diperkenankan untuk berkampanye, tetapi harus berkampanye dengan santun, tidak menyakiti salah satu paslon dan menguntungkan paslon lain.

"Kampanye itu jadi ajang adu visi misi dan program, bukan saling menghujat. Dalam  berkampanye KPU Kota Bekasi juga telah mengatur sanksi administrasi dan pidana, bahkan calon bisa digugurkan," tegasnya.

Dengan kegiatan sosialisasi tahapan pada Pilkada serentak  2018, Ucu berharap masyarakat dapat memahami dan menambah wawasannya tentang pilkada.

Pilkada serentak tahun 2018 di Kota Bekasi diketahui, untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Bekasi serta Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat.

"Diharapkan kepada ormas, tokoh masyarakat dan LSM dapat membantu mensukseskan jalannya Pilkada Serentak tahun 2018. Mudah-mudahan kegiatan Pilkada ini dapat menjadi pendidikan Politik untuk kita semua," tandasnya. (Tim)

Read more...

Pendaftaran Caleg Mulai 2 Juli

BEKASI TIMUR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sudah menetapkan waktu pendaftaran calon DPD, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Pemilu 2019. Partai politik dipersilakan mendaftarkan calon legislatif.

 

Pendaftaran calon anggota DPD RI pada 2 Juli 2018 samai 8 Juli 2018. Sementara itu untuk pengajuan daftar calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada 4 Juli 2018–17 Juli 2018.

 

Komisioner KPU Kota Bekasi Divisi Perencanaan dan Data, Syafrudin, mengatakan apabila caleg masih masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dapat diganti oleh partai politik yang mengusung.

 

Namun, kata dia, apabila sudah sampai penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), namanya calon tetap, maka partai politik sudah tidak bisa mengganti lagi.

 

Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD RI pada 21 September 2018 sampai 23 September 2018. Serta pengumuman DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota: 21 September 2018–23 September 2018.

 

"Kalau misalkan dia kena masalah hukum sehari sebelum penetapan DCT, itu juga tidak bisa diganti," tutur Syafrudin.

 

Menurut dia, KPU hanya mengosongkan daftar nama calon yang diganti. Sementara itu, partai politik yang mengusung tidak diperbolehkan mengganti calon.

 

"Tetapi daftar namanya atau kolom namanya dikosongin, karena kalau digeser naik. Jadi tidak bisa diganti, hanya dikosongkan, kalau diganti ngasih dokumen lagi, diteliti lagi, panjang lagi," kata dia.

 

Dia menjelaskan, partai politik tidak dapat mengganti caleg yang sudah masuk ke dalam DCT karena dikhawatirkan akan mempengaruhi komposisi keterwakilan perempuan.

 

Selain itu, kata dia, pihak penyelenggara pemilu memerlukan waktu tambahan untuk meneliti dokumen dari caleg pengganti tersebut.

 

"Itu bisa mengubah komposisi keterwakilan perempuan, karena kuota perempuan 20 persen keterwakilan. Dari 3 calon minimal ada 1 perempuan. Kalau semena-mena diganti, bisa mengubah komposisi 30 persen keterwakilan perempuan," ungkapnya.

 

Dia menambahkan, aturan pelarangan penggantian caleg yang sudah masuk DCT itu akan dimasukkan ke dalam Peraturan KPU (PKPU) oleh KPU RI.

 

Rencananya, PKPU itu akan dibahas di dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara DPR RI, KPU RI, Bawaslu RI pada pekan depan. (Tim)

 

Read more...

Sanksi Politik Uang Bisa Dipidanakan

BEKASI TIMUR - Komisioner KPU Kota Bekasi, Nurul Sumarheni, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghindari praktek politik uang dalam Pilkada 2018.

 

Menurutnya, politik uang kerap kali terjadi pada pesta demokrasi. Upaya ini kerap dilakukan para peserta, baik langsung, maupun tidak langsung.

 

Tentu tujuannya untuk mempengaruhi pemilih dengan menggunakan imbalan uang, sembako, janji-janji hingga dalam bentuk proyek fisik atas nama sosial.

 

"Praktek politik uang harus dihindari, sebab jual beli suara pada proses politik untuk mendapatkan kekuasaan akan berdampak tidak hanya sanksi adminstrasi tapi juga pidana," kata Nurul.

 

Ia menjelaskan, politik uang akan melahirkan pemimpin korup, lantaran kelak ketika terpilih bisa saja berupaya mengembalikan dana yang telah dikeluarkan dalam proses jual beli suara, demi mendapatkan kekuasaan.

 

Akibatnya, rakyat pun sengsara dan pembangunan daerah terhambat karena kebijakan yang tidak memihak tapi justru mencari keuntungan dalam rangka pengembalian politik uang.

 

Untuk itu, di masa kampanye Pilkada 2018 ini, Nurul mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama mencegah politik uang.

 

"Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan, termasuk sembako menjadi larangan keras untuk tidak dilakukan para Paslon, anggota Parpol, tim kampanye dan relawan dalam tahapan kampanye ini," ujar Nurul.

 

Nurul menambahkan, larangan pemberian politik uang dalam Pilkada diatur dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, dan dipertegas dalam PKPU 4 tahun 2017.Sanksinya jika dilakukan oleh Paslon dapat mengakibatkan pembatalan dirinya sebagai Paslon.

 

Sementara untuk calon, tim, Parpol bahkan relawan, akan dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan.Bahkan sanksi denda juga paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak tentu Rp1 miliar. (Tim)

Read more...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.