Menu

Items filtered by date: Friday, 23 March 2018

Pilkada, ASN Diingatkan Harus Neteral

BEKASI SELATAN - Selama tahapan Pilkada 2018, sejumlah pelanggaran berkaitan dengan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai dipelajarai oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Bekasi.

 

Atas dasar itu, Wakil Ketua II DPRD Kota Bekasi Heri Koeswara, meminta agar Panwaslu menindak tegas ASN yang terlibat politik praktis.

 

Ia mendorong agar Panwaslu dapat melanjutinya hingga di meja Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Hal itu ditujukan agar menimbulkan efek jera kepada oknum ASN.

 

"Sanksi itu sepertinya harus diperberat sehingga ASN jera. Pelanggaran itu juga harus dihentikan jika tidak terbukti. Soalnya, akan berpotensi menimbulkan persoalan birokrasi di pemerintahan," kata Herkoes sapaan akrabnya, Jumat (23/3/2018).

 

Herkoes melanjutkan, jika ASN tidak netral dalam Pilkada 2018 maka imbasnya akan merugikan masyarakat karena pelayanan publik bisa dipastikan terganggu. 

 

Ia juga mengatakan Sanksi berupa teguran dinilai  terlalu ringan sehingga banyak ASN yang dengan sengaja melanggar aturan. 

 

"Itu berimbas pada kondusifitas dalam birokrasi menjadi terganggu karena di tubuh ASN terjadi pembedaan dukungan kepada calon kepala daerah," tandasnya. (Tim)

 

 

 

Read more...

Timses Paslon Diminta Taati Hukum dan Etika

BEKASI SELATAN - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Tumai, mengajak masyarakat terutama tim sukses pasangan calon kepala daerah agar menghargai hukum dan mengedepankan etika pada pelaksanaan Pilkada 2018.

 

"Pilkada serentak adalah proses demokrasi untuk mencari pemimpin terbaik bagi rakyat. Karena itu dalam proses demokrasi ini langkah terbaik adalah saling menyampaikan gagasan dan program kerja secara fair," kata Tumai, Jumat (23/3/2018).

 

Tumai mengingatkan pada pelaksanaan pesta demokrasi, seperti Pilkada serentak 2018, harus diberangi dengan penegakan hukum dan mengedepankan etika agar pilkada dapat berjalan tertib, kondusif, dan lancar.

 

"Tanpa menghargai penegakan hukum dan etika, maka proses pilkada dapat memunculkan anarki," ujarnya.

 

Ia menilai, demokrasi di zaman now, harus menjunjung tinggi hukum dan etika, tidak boleh semaunya sendiri. 

 

Dia menegaskan, DPRD akan melakukan pengawasan pelaksanaan kampanye pilkada serentak Tahun 2018. DPRD, kata dia, juga mendorong penyelenggaraan pemilu dan instansi penegak hukum untuk dapat melakukan langkah-langkah pencegahan menghadapi potensi ancaman pilkada.

 

"DPRD telah bekerja sama dengan penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Panwaslu, serta dengan lembaga penagak hukum, seperti Polri, TNI," tutur Tumai.

 

Tumai menambahkan, DPRD juga telah bekerja sama dengan pemerintah provinsi agar aman dan lancar. Ia memprediksi, Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 masih akan diwarnai isu politik uang dan identitas. 

 

Jika kedua isu tersebut tidak dikelola dengan baik, dia mengkhawatirkan akan dapat menurunkan kualitas demokrasi. 

 

"Pemimpin yang lahir dari proses yang sulit diharapkan dapat mengemban amanah rakyat untuk kemajuan dan kesejahteraan," katanya.

 

Menurut dia, dalam konteks demokrasi yang berkualitas, semua pihak berharap para peserta pilkada dapat menunjukkan sikap ideal. 

 

Para kontestan, kata dia, harus dapat menjadikan gagasan, visi, misi, serta program, sebagai sajian utama, sehingga masyarakat Kota Bekasi dapat mengambil pembelajaran politik positif untuk perkembangan demokrasi. (Tim)

 

 

 

Read more...

Konsultan Politik dan Lemaba Survei Diminta Transparan

BEKASI TIMUR - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi Divisi Umum dan Keuangan, Kanti Prayogo menjelaskan,  jika lembaganya akan turut memperhatikan poin Peraturan KPU (PKPU) Pilkada soal laporan dana kampanye yang menyangkut penggunaan konsultan politik. 

 

Hal itu untuk mengetahui apakah calon peserta pilkada menggunakan konsultan politik yang juga merangkap sebagai lembaga survei. "Sehingga mestinya kalau calon menggunakan lembaga survei sekaligus konsultan itu akan masuk dalam laporan dana kampanye mereka," kata Kanti, Jumat (23/3/2018). 

 

Kanti mengungkapkan, jika lembaga survei sedang menjalankan fungsi konsultasinya terhadap calon tertentu secara bersamaan, maka sudah dianggap memiliki tujuan lain. 

 

Menurut dia, pemilih kerap kali cenderung mengarahkan preferensinya kepada calon yang dianggap unggul dalam survei. Oleh karena itu, ia meminta agar calon kepala daerah yang menggunakan konsultan politik sekaligus lembaga survei harus transparan dalam laporan dana kampanye. 

 

"Karena pasti maksud dan tujuannya berbeda. Kalau lembaga survei kan pada dasarnya memberikan situasi nyata," ujar dia.  

 

Selain itu, Kanti menegaskan, KPU tidak akan melakukan pembatasan terhadap lembaga survei asalkan lembaga itu ketika ingin melakukan survei melaporkan ke KPU untuk di akreditasi.

 

Alasannya, lembaga survei tak hanya bekerja pada saat pilkada dan pemilu, tetapi juga berperan sebagai lembaga riset. (Tim)

 

Read more...

Aturan Baru, Suket Kolektif Tidak Diterima

BEKASI TIMUR - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi Divisi Hukum, Yayah Nahdiyah, mengatakan penggunaan surat keterangan (suket) secara kolektif sebagai pengganti e-KTP untuk memilih di Pilkada 2018 tidak diperbolehkan. Suket hanya bisa digunakan oleh pemilih secara individu.

 

"Untuk menggunakan hak pilih, suket secara kolektif itu tidak bisa digunakan. Ini berdasarkan ketentuan baru untuk Pilkada 2018. Ketentuannya berbeda dengan aturan pada Pilkada 2015 dan Pilkada 2017 lalu," ujar Yayah, Jumat (23/3/2018).

 

Dalam dua pilkada sebelumnya, diketahui penggunaan suket secara kolektif masih diperbolehkan. Pada saat itu, suket kolektif juga dijadikan dasar bagi pemilih agar tidak dicoret (dikeluarkan) dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada.

 

Kondisi ini tentu, kata Yayah, berbeda dengan ketentuan baru dalam Pilkada 2018. Ia menjelaskan, sekarang terdapat ketentuan bahwa untuk menggunakan hak pilihnya, para pemilih diwajibkan membawa formulir C6 (surat pemberitahuan pemungutan suara untuk pemilih) dan e-KTP.

 

Jika belum memiliki e-KTP tetapi sudah melakukan perekaman data, maka pemilih wajib membawa suket. Karenanya, untuk Pilkada 2018 suket hanya bisa digunakan secara individu atau per satu pemilih saja.

 

"Suket itu akan digunakan sebagai tanda bukti pemilih menggunakan hak pilihnya kalau belum punya e-KTP. Kalau suket secara kolektif, maka bagaimana caranya untuk bisa bisa digunakan per pemilih. Yang seperti itu nanti ada potensi permasalahan," paparnya.

 

Potensi permasalahan itu, kata dia, bisa terjadi di daerah dengan banyak pemilih yang belum memiliki e-KTP. Karena itu, KPU berharap bahwa suket pengganti e-KTP yang difasilitasi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcasip) Kota Bekasi, nantinya bisa benar- benar mewakili pemilih secara perorangan. "Untuk hak memilih, diperlukan suket yang by name secara perorangan," tandasnya. (Tim)

 

 

Read more...

Surat Suara Dicetak Awal Mei

BEKASI TIMUR - Surat Suara Pilkada serentak  Kota Bekasi 2018 akan dicetak paling lambat pada awal Mei mendatang, setelah proses Daftar Pemilih Tetap (DPT) selesai dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi, April mendatang.

 

Ketua KPU Kota Bekasi, Ucu Asmara Sandi, mengatakan jumlah surat suara yang akan dicetak menunggu proses pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dari jumlah DPT, katanya, akan menentukan jumlah surat suara yang akan dicetak.

 

"Nanti, juga akan ada tambahan 2,5 persen surat suara cadangan. Ini sebagai antisipasi jika ada kertas yang rusak," kata Ucu, Jumat (23/3/2018).

 

Ia menjelaskan, pengeluaran surat suara kewenangan berada di pusat. KPU Kota Bekasi hanya mengirim jumlah DPT yang sudah di rekapitulasi kepada KPU RI.

 

"Surat suara ini berbeda dengan logistik lainnya, seperti kotak suara dan bilik suara yang lebih dahulu siap," tandasnya. 

 

Seperti diketahui, saat ini KPU Kota Bekasi baru menetapkan jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS)  sebanyak 1.383.018 pemilih dari 12 Kecamatan di Kota Bekasi. Masih terdapat 8.789 warga yang belum mempunyai e-KTP. (Tim)

 

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.