Menu

Items filtered by date: Tuesday, 20 March 2018

Subangan Dana Kampanye Dibatasi

BEKASI SELATAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi, membatasi sumbangan dana kampanye bagi donator yang diberikan ke pasangan calon walikota dann wakil walikota Bekasi, pilkada serentak 2018.

 

Batasan dana kampanye tersebut, mengacu kepada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

 

"Kalau perseorangan maksimal Rp75 juta. Sementara kalau dari parpol atau gabungan parpol dan dari kelompok usaha maksimal Rp750 juta," kata Komisioner KPU Kota Bekasi Divisi Hukum, Yayah Nahdiyah, Selasa (20/3).

 

Kendati demikian, kata Yayah,  tidak ada batasan maksimal mengenai jumlah donatur yang memberikan sumbangannya kepada paslon tertentu.

 

"Hasil keseluruhan para donator KPU membatasi sampai Rp43 miliar, tidak boleh lebih. Jika lebih nanti ada audit dari kami dan uang itu akan dimasukan dalam khas negara," tuturnya.

 

Dengan demikian, pada masa kampanye yang diselenggarakan mulai 15 Februari hingga 23 Juni 2018 mendatang para tim pemenangan masing-masing Paslon tidak boleh melebihi batasan anggaran tersebut.

 

"Dalam PKPU itu menyebut, paslon kepala daerah diharuskan melaporkan dana kampanye sebanyak tiga tahap. Yakni laporan awal dana kampanye, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye, dan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye," tandasnya. (Tim)

 

Read more...

Identitas Donatur Dana Kampanye Harus Jelas

BEKASI TIMUR - Donatur atau penyumbang dana kepada masing-masing pasangan calon (paslon) wali kota dan wakil wali kota di Pilkada Kota Bekasi harus jelas merinci identitasnya. Hal ini  diterapkan atas dasar asas transparansi dan akuntabilitas atau dapat dipertanggungjawabkan. 

 

"Jangan hanya ditulis dari hamba Allah," kata Komisioner KPU Kota Bekasi Divisi Hukum, Yayah Nahdiyah, Selasa (20/3).

 

Dia menegaskan, setiap pemberi sumbangan mesti menyertakan identitas lengkap. Jika tidak, lanjut Yayah, maka dana tersebut tidak boleh digunakan oleh paslon."Kalau tidak mau berarti harus disetor ke KPK. Kan, dana itu harus jelas pemberinya, identitas, nama, alamat, NPWP," ujar dia.

 

Dalam draf rancangan PKPU mengenai dana kampanye pasal 25 disebutkan, bahwa penyumbang dana kampanye dari perseorangan harus menyertakan nama, tempat tanggal lahir, usia, alamat tempat tinggal, dan nomor telepon. 

 

Selain itu penyumbang mesti menyertakan nomor induk kependudukan, nomor pokok wajib pajak (NPWP), pekerjaan, alamat pekerjaan, jumlah sumbangan dan asal perolehan uang sumbangan.

 

Penyumbang juga mesti membuat surat pernyataan tidak menunggak pajak, tidak pailit berdasarkan putusan pengadilan, tidak berasal dari tindak pidana, dan sumbangan tidak bersifat mengikat.

 

"Apakah dana bersumber dari tindak pidana itu harus ada putusan dari pengadilan berkekuatan hukum tetap," ujarnya.(tim)

 

Read more...

Mahasiswa Wajib ‘Melek’ Pilkada

BEKASI SELATAN - KPU Kota Bekasi melakukan sosialisasi tahapan Pilkada serentak 2018 kepada Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kota Bekasi, selasa (20/3). Kegiatan dengan mengangkat tema "Membangun kesadaran politik masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan" dilaksanakan di Rumah Makan Margajaya, Bekasi Selatan.

Hadir sebagai narasumber Komisioner KPU Kota Bekasi Divisi Sosialisasi dan SDM, Nurul Sumarhaeni, dan Komisioner Divisi Perencanaan dan Data, Syafrudin yang di moderatori oleh Kasubbag Hukum Fatimah Ria Apriani.

Dalam kesempatan itu, Komisioner Divisi Sosialisasi dan SDM Nurul Sumarhaeni, menyampaikan sejumlah informasi terkait dengan penyelenggaran Pilkada serentak 2018.

Nurul menjabarkan beberapa poin tentang penyelenggara Pilkada yaitu, materi tentang ketentuan umum kampanye, ketentuan partisipasi masyarakat dalam pemilihan serta dasar hukum penyelengga Pilkada."Tujuan dari sosialisasi ini agar teman-teman mahasiswa mengerti penyelenggara pemilu," kata Nurul.

Soalnya, jelang pemungutan suara, KPU Kota Bekasi membuka ruang kepada seluruh elemen masyarakat maupun mahasiswa jika berkeinginan menjadi pemantau pemilihan.

"Mereka bisa terlebih dahulu mendaftar ke KPU agar di akreditasi. Dan, kami akan kasih mereka tanda pengenal sehingga bisa melakukan pemantauan secara legal," ujar Nurul.

Menurutnya, kampanye pilkada merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan di laksanakan secara bertanggung jawab."Ini bertujuan meningkatan partisipasi masyarakat secara luas dan mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggara pemilihan yang aman, tertib dan lancar," tandasnya.

Komisioner KPU Kota Bekasi Divisi Perencanaan dan Data, Syafrudin, menambahkan bahwa sudah saatnya mahasiswa melek berkaitan dengan pesta demokrasi.

Syafrudin juga memastikan jika poin-poin dalam penyelenggara Pilkada tahun 2018 cukup ketat. Sehingga, tingkat kecurangan dalam data pemilih dapat teratasi.

"Salah satunya adalah, sekarang ada pengawas di setiap TPS (Tempat Pemungutan Suara) bukan di tingkat kelurahan, hasil perhitungan suara nanti akan kita forward langsung ke portal KPU RI," pungkasnya. (Tim)

Read more...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.