Menu

Items filtered by date: Wednesday, 15 November 2017

KPU Prihatin Spanduk Provokatif Bertebaran di Kota Bekasi

BEKASI TIMUR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi,  prihatin dengan maraknya pemasangan spanduk berisi pesan provokatif. Sebab, hal tersebut bisa memicu konflik.

Komisioner KPU Kota Bekasi, Syafrudin menyayangkan masih adanya pemasangan spanduk berisi ujaran kebencian atau pesan provokatif. Tentunya, bila dibiarkan maka bisa memicu konflik menjelang momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bekasi 2018.

"Sudah tentu spanduk itu memicu konflik khususnya menjelang momen Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bekasi," kata Syafrudin, Rabu (15/11).

Menurut Syafrudin, menyampaikan pendapat memang hal tiap warga negara atau suatu golongan. Namun, dalam menyampaikan pendapat harus melalui mekanisme yang teratur. Konten dalam menyampaikan pendapat hendaknya tidak memprovokasi atau menghasut. Agar, efek dari pesan tersebut tidak memicu konflik horizontal.

Untuk itu, Syafrudin mengimbau agar seluruh pihak tetap menjaga etika dalam mengeluarkan pendapat. Sebab ada etika yang harus dijaga dalam menyampaikan pendapat.

"Saya ingin semuanya bisa menjalani proses pendewasaan dalam berpolitik. Agar pelaksanaan Pilkada berjalan dengan aman dan tertib," tegasnya. (Tim)

Read more...

Hasil Penelitian Administrasi Parpol Diumumkan Dua Hari

BEKASI- KPU Kota Bekasi telah menyelesaikan proses verifikasi administrasi dalam tahapan verifikasi Partai politik (Parpol) peserta Pemilu 2019. Verifikasi adiministrasi dilakukan sejak  18 Oktober sampai 15 November 2017 hari ini.

Dari hasil penelitiannya, ada dokumrn salah satu  parpol yang belum memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu 2019 mendatang. Sebab, data dokumennya belum lengkap dan perlu diperbaiki agar bisa memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu.

Komisioner KPU Yayah Nahdiya mengatakan, setelah pihaknya menyelesaikan proses penelitian administrasi dalam tahapan verifikasi parpol ini, langkah berikutnya yakni penyampaian hasil penelitian administrasi secara resmi, pada 16-17 November 2017.

“Hasil ini bakal kita sampaikan dalam dua hari ini. Tapi kemungkinan akan kita umumkan hasilnya, pada Jumat (17/11) pukul 13.00 wib besok. Dan nantinya, setiap Parpol akan diwakili oleh tim Liaison Officer (LO), dan kami juga akan undang tim Panwas juga,” kata Yayah, Rabu (15/11/2017).

Adapun setelah hasil ini disampaikan, diakui Yayah, tahapan berikutnya yakni perbaikan administrasi oleh Parpol selama 14 hari, dimulai sejak 18 November – 1 Desember 2017. Setelah itu, akan dilakukan lagi tahapan penelitian dari perbaikan administrasinya, pada 2 Desember – 11 Desember 2017.

Selanjutnya, hasil penelitian perbaikan administasi itu akan kembali disampaikan oleh KPU Kota Bekasi, pada 12 – 15 Desember 2017. (TIM)

 

Read more...

Dokumen Persyaratan Parpol Diserahan ke KPU RI dan Provinsi Jabar

BEKASI- Tahapan Verifikasi Partai politik (Parpol) peserta Pemilu 2019 oleh KPU Kota Bekasi selesai dilakukan. Dokumen persyaratan Parpol tersebut, langsung diserahkan ke KPU RI dan KPU Provinsi Jawa Barat.

“Tahapan ini kita lakukan, sejak 18 Oktober sampai 15 November 2017 hari ini. Dan sesuai jadwal, saat ini sudah kita selesaikan. Jadi sekarang ini tinggal kami laporkan ke KPU RI dan KPU Provinsi Jawa Barat dalam bentik Hardcopy dan Email,” kata kata Komosioner KPU Kota Bekasi, Yayah Nahdiyah.

 Adapun dari hasil penelitian administrasi ini, diakui Yayah, ada dokumen dari salah satu Parpol yang dirasa belum lengkap.

“Ada Parpol yang dokumennya belum lengkap,sehingga perlu diubah. Dan sesuai tahapan berikutnya, masih bisa diperbaiki setelah nanti kami sampaikan hasil penelitian ini, pada Jumat (17/11) nanti,” ujar Yayah

Sebelumnya, KPU Kota Bekasi telah melakukan tahapan Penerimaan kelengkapan dokumen persyaratan Parpol, pada 3- 16 Oktober 2017. Dari pelaksanaan tahapan ini, total ada 14 Parpol yang ikut menjalani prosesnya guna bisa ikut menjadi peserta Pemilu 2019.

Terkait tahapan yang dijalani KPU Kota Bekasi, Yayah mengaku, dalam tahapan kedua verifikasi Parpol peserta Pemilu hingga kini sudah selesai dilakukan. “Untuk verifikasi persyaratan parpol sudah dilakukan,”tandasnya. (tim)

Read more...

Calon Perseorangan Minimal Didukung 6,5 Persen DPT Pilpres 2014

BEKASI TIMUR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi, membuka pendaftaran pasangan calon walikota bekasi melalui jalur perseorangan mulai 25 hingga 29 Nopember mendatang.

Komisioner KPU Kota Bekasi Kanti Prayogo mengatakan, sesuai dengan keputusan KPU Kota Bekasi nomor 04/PP.02.3 Kpt/3275/KPU-Kot/IX/2017 tentang rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), maka pasangan calon walikota dari jalur perseorangan minimal  mendapat dukungan sebnyak  6,5 persen dari jumlah DPT pilpres 2014 yakni 1.743.114 orang.

“Kalau 6,5 persen dari 1.743.114 orang, berarti mereka harus mendapat dukungan minimal 113.893 orang. Dukungan berupafotocopy KTP Elektronik atau Surat Keterangan (Suket),”katanya.

Kanti menegaskan,  dukungan tersebut tidak hanya jumlahnya yang tercapai. Tapi, lanjut Kanti, dukungan  harus tersebar minimal di  7 kecamatan di Kota Bekasi,”Kalau di Kota Bekasi ada 12 kecamatan, berarti harus lebih dari 6 kecamatan atau minimal 7 kecamatan,”tegasnya.(tim)

Read more...

Pendaftaran Calon Perseorangan Dibuka Lebih Awal

BEKASI TIMUR- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi, membuka pendaftaran bagi pasangan calon Walikota Bekasi melalui jalur perseorangan lebih awal. Sesuai jadwal, pendaftaran dibuka  mulai tanggal 25  sampai 29 Nopember 2017.

Komisioner KPU Kota Bekasi, Kanti Prayogo  mengatakan, syarat dokumen dukungan minimal 113.893 fotocopy KTP Elektronik atau Surat Keterangan (Suket) yang tersebar di lebih dari 6 kecamatan atau minimal 7 kecamatan yang tersebar di Kota Bekasi. Dokumen dukungan langsung diserahkan ke KPU Kota Bekasi pukul 08.00 hingga pukul 16.00 WIB.

“Untuk pasangan calon perseorangan sengaja diberi kesempatan mendaftar lebih awal, karena  kami harus melakukan verifikasi faktual sebelum pendaftaran pasangan calon dari partai politik pada Januari mendatang,”terangnya.

Kanti menambahkan, peryasratan dukunga yakni surat pernyataan dukungan menggunakan formulir model b.1-kwk perseorangan dikelompokan dalam satuan wilayah desa atau kelurahan,”Dukungan  dibuktikan dengan lampiran foto kopi ktp elektronik,”katanya.

Selain itu, lampiran dokumen dukungan dikelompokan dalam satuan wilayah desa atau kielurahan dalam satuan kecamatan berurutan berdasarkab daftar nama  sesuai dengan format model b.1-kwk perseorangan.

Lalu, bakal paslon perseorangan menyusun rekapitulasi jumlah dukungan dengan formulir b.2-kwk perseorangan  yang ditandatangani  paslon dan bermaterai,”Dokumen diserahkan dalam bentuk softcopy dan hardcopy tiga rangkap setelah disahkan oleh KPU Kota Bekasi,”tegasnya.

Sementara ketentuan penyerahan, bakal paslon perseorangan menyerahkan dokumen dukungan dan daftar tim penghubung kepada KPU kota bekasi,”Bakal paslon perseorangan memberitahukan kepada KPU kota bekasi satu hari sebelum penyerahan dokumen dan daftar Tim penghubung pasangan calon,”tandasnya. (tim)

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.