Menu

Items filtered by date: Monday, 16 April 2018

Pilkada Serentak, Pemuda Kota Bekasi Diminta Aktif

 

BEKASI TIMUR - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi Divisi Sosialisasi dan SDM, Nurul Sumarheni, meminta kepada seluruh pemuda di Kota Bekasi untuk berperan aktif dalam Pilkada serentak 27 Juni 2018.

"Kontestasi pilkada serentak merupakan sarana untuk menyeleksi hadirnya sosok kaum muda yang bisa membawa perubahan masa depan. Jadi, bila perlu kaum muda jadi kandidat," kata Nurul, Senin (16/4/).

Politik populisme dan ideologi anti-Pancasila saat ini menguat di Indonesia. Karena itu, menurut dia, perlu sosok pemimpin yang kuat untuk mempertahankan NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika.

"Ada sesuatu yang penting, yakni membangun nalar kebangsaan. Peran pemuda diperlukan agar perhelatan akbar seperti Pilgub Jawa Barat dan Pilkada Kota Bekasi bisa menghadirkan sosok yang bisa membawa perubahan masa depan," tegasnya.

Menurutnya, suara kaum muda dan organisasi ekstra kampus akhir-akhir ini ‘kalah’ lantang dengan kinerja laporan lembagai survei. Apalagi, kata dia, berhadapan dengan fenomena fake news atau hoax, visi kebangsaan dan nilai perjuangan kaum muda semakin tidak terdengar. (Tim)

Read more...

KPU Pastikan Suket Tidak Dipalsukan

BEKASI TIMUR - Sebagai syarat mencoblos pada pesta demokrasi lima tahunan, baik dalam Pemilihan Walikota-Wakil Walikota dan Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Barat 2018, masyarakat Kota Bekasi diwajibkan mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) atau Surat Keterangan (Suket) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Salah seorang warga Taman Wisma Asri RT 06/014, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara Ade Sofyan mengatakan jika Suket pengganti e-KTP sebagai syarat pemilih sangat rentan di palsukan."Itu bahaya kalau suket bisa masuk sebagai syarat pemilih, karena rentan di palsukan," katanya, Senin (16/4).

Dengan begitu, ia mengatakan jika Pilkada tahun 2018 ini sangat rentan di susupi pemilih siluman (pemilih luar daerah) yang masuk ke kabupaten/kota tak terkecuali di Bekasi."Bisa saja suket di scanning oleh orang-orang luar daerah yang merupakan simpatisan partai pendukung pasangan calon. Ini bahaya, jangan sampai nanti di Kota Bekasi seperti itu," katanya.

Sementara itu, KPU Kota Bekasi yakin suket pengganti e-KTP tidak mudah dipalsukan. Suket bisa digunakan sebagai syarat memilih dalam Pilkada 2018 meski dikhawatirkan rentan dipalsukan."Rentan dipalsukan, tapi kan sampai sekarang tidak ada temuan suket palsu," kata Komisioner KPU Divisi Perencanaan dan Data, Syafrudin.

Ia menuturkan, meski menggunakan suket, para pengguna tetap harus melalui prosedur perekaman e-KTP. Menurutnya, mekanisme pembuatan suket sama dengan e-KTP. "Jangan dibayangkan secarik kertas asal-asalan," tuturnya.

Syafrudin menjelaskan, suket yang dimaksud dalam Undang Undang Pilkada adalah suket yang diperoleh melalui mekanisme perekaman e-KTP yang telah ditentukan. 

Untuk mendapat suket masyarakat tetap harus datang ke kantor kelurahan untuk di foto dan pengambilan sidik jari. "Tetapi mungkin setelah perekaman ada kendala teknis seperti tidak ada blanko, dan masalah lainnya," jelas Syafrudin.

Ia optimistis masyarakat bisa memperoleh hak politik sebagaimana mestinya. Dalam rapat konsultasi dengan pemerintah, Dinas Kependudukan dan Catata  Sipil menyatakan akan meningkatkan pelayanan dalam membuat e-KTP dan suket. (Tim)

Read more...

KPU Jabar Matangkan Persiapan Logistik

BANDUNG – Pengadaan logistik pemilu, baik pilgub 2018 maupun pemilu 2019, perlu perhatian khusus karena terkait kelancaran proses pemungutan dan penghitungan suara. Apalagi pilgub akan berlangsung sekitar 79 hari lagi, dan itu bukan waktu yang lama, sehingga perlu memanfaatkan waktu secara maksimal. Demikian ditegaskan Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat saat membuka Bimbingan Teknis Pelaksanaan e-Procurement (SIRUP dan e-Tendering) Pengadaan Logistik Pemilu 2019 dan Rapat Koordinasi Alokasi Kebutuhan Logistik Pemilu 2018 di Hotel Amarossa Jl. Aceh Bandung, belum lama ini.

 

Menurut Yayat, perencanaan dinilai penting dalam menyertai proses pengadaan logistik. “Perencanaan dan persiapan harus terus diperbaiki, terutama untuk meminimalkan kekeliruan,” tandasnya.

 

Terkait e-procurement dan e-tendering, disebut Yayat memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya antara lain proses sederhana dan kita bisa mengalihkan tenaga serta pikiran ke pekerjaan lain. “Kita bisa fokus pada persiapan tahapan lainnya atau juga bisa menghindari fitnah,” ujarnya sambil mengingatkan beberapa hal yang perlu diwaspadai seperti keterlambatan proses pengadaan dan distribusi sehingga perlu koordinasi yang intensif antar-pihak terkait.

 

Pada saat yang sama, Komisioner Divisi Hukum dan Logistik, Agus Rustandi mengingatkan jajaran logistik bersiap maraton karena tahapan-tahapan lain sudah berjalan. “Namun perlu saya ingatkan agar proses pengadaan sesuai dengan prosedur dan kaidah yang berlaku agar menunjang akuntabilitas dan transparansi,” katanya.


Agus juga berharap jajaran KPU Kabupaten/Kota memperhatikan empat hal penting sebelum proses pengadaan, yakni identifikasi jenis dan jumlah kebutuhan logistik, identifikasi badan penyelenggara, identifikasi peserta, dan identifikasi jumlah pemilih.

 

Penegasan Agus dikuatkan Komisioner Divisi Perencanaan dan Data, Ferdhiman Bariguna, yang juga mengingatkan jajaran penyelenggara pemilu di Jawa Barat untuk mempersiapkan perubahan RKB (Rencana Kebutuhan Biaya), mempersiapkan jadwal logistik agar tidak terlambat, dan penyusunan alokasi kebutuhan yang akurat.


Sementara itu, Sekretaris KPU Jabar Heri Suherman mengingatkan perlunya kesiapan jaringan untuk mengakses e-katalog, rekrutmen tenaga pembantu logistik, serta antisipasi kejadian gagal lelang.(tim)

 

Read more...

Ayo, Komitmen Membangun Pilkada Damai

BANDUNG – Membangun komitmen pilkada yang damai menjadi inti pembicaraan para pemimpin dan tokoh Jawa Barat pada acara Coffee Morning Kapola bersama tokoh dengan Paslon Gubernur Jawa Barat di Cafe Atmosphere Jl. Lengkong Besar Bandung, belum lama ini.

 

Menurut Ketua KPU Jabar, Yayat Hidayat, komitmen pilkada damai sesuai dengan tema Pilgub Jabar sebagai sarana edukasi demokrasi dan wisata politik. “Suasananya menyenangkan dan menyebarkan nilai-nilai yang bisa diekspos,” katanya sambil menambahkan,  proses ini bukan sekedar memilih pemimpin, tetapi juga melahirkan nilai-nilai yang bisa dipelajari masyarakat.

 

Pentingnya membangun komitmen pilkada damai juga disampaikan Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Besar Harto Karyawan. Menurutnya, komitmen itu diwujudkan dengan menciptakan dan mendukung demokrasi yang aman. “Kami juga sudah mempersiapkan 2/3 kekuatan untuk mendukung tugas-tugas pengamanan oleh Polda,” tandasnya.


Pangdam juga mengajak para paslon memeriahkan pesta demokrasi ini dengan hati damai, tulus, dan ikhlas. “Sudah bukan zamannya provokatif dan adu domba,” tegasnya.


Sementara itu, Kapolda Jabar Irjen Pol. Agung Budi Maryoto mengapresiasi model kampanye pada paslon. “Secara umum hampir sama, yakni melakukan sosialisasi ke pesantren, sentra-sentra keramaian seperti pasar tradisional, seminar, dan media sosial,” terangnya.

 

Kapolda juga mengingatkan pentingnya melawan hoax, karena pihaknya akan menindak tegas pelaku. “Dari 22 isu penganiayaan ulama beberapa waktu lalu, hanya dua yang terjadi dan 13 lainnya dalam proses hukum,” sebutnya.

 

Untuk memelihara suasana kondusif dan menjaga komitmen pilkada damai, Kapolda mengundang para paslon menghadiri acara halal bihalal di Polda Jabar. Para paslon pun serentak menyatakan siap. Selain Ketua KPU, keempat paslon Gubernur, dan Pangdam III/Siliwangi, hadir dalam kesempatan tersebut Ketua MUI, FKUB, Asops Kapolri, dan Wakapolda Jabar.(tim)

 

Read more...

Kenali Bibit, Bebet, dan Bobot Paslon

BEKASI TIMUR- Menjelang pilkada serentak 27 Juni mendatang, para pemilih diharap meneliti bibit (orang tua), bebet (leluhur), dan bobot (nilai) paslon. Penelaahan ini diperlukan, agar pemimpin terpilih bisa membawa perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik.

 

Demikian ditegaskan Komisioner KPU Jabar Divisi SDM dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, Nina Yuningsih, belum lama ini. Menurutnya, mengenali Biit, bebet dan bobot paslon sangat diperlukan sebelum nenentukan pilihan.

 

Jika merasa belum mengenal paslon, kata Nina, maka tanyakan kepada orang yang mengerti. Selanjutnya putuskan sendiri. “Seandainya para paslon dinilai baik, maka pilihlah yang terbaik. Tapi jika para paslon dianggap banyak kekurangan maka pilihlah paslon yang paling sedikit kekurangannya. Yang penting para pemilih menggunakan hak pilih dengan baik,” katanya.


Menurut Nina, penggunaan hak pilih sangat penting, terutama untuk menentukan pemimpin yang bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat,”Kenali Paslonnya, baru tentukan pilihannya,”tandasnya. (tim)

 

Read more...

Debat Publik Menjadi Sarana Pendewasaan Politik Warga

BEKASI TIMUR- Debat public pasangan calon walikota dan wakil walikota Bekasi tahap pertama yang dilaksanakan pada 11 April lalu, selain bisa dijadikan sarana warga untuk menentukan pilihannya juga menjadi ajang pendewasaan politik warga. Demikian ditegaskan Kadis Kesbangpol Kota Bekasi Abdillah.

Menurutnya, pelaksanaan Debat Publik yang disiarkan langsung di tiga stasiun radio, yakni Radio Dakta, Radio Elgangga dan Radio Gaya di gedung Al-Muhajirin, Bekasi Timur telah berjalan sesuai rencana. 

"Debat publik kemarin sudah baik, dan sesuai rencananya, serta SOP pun berjalan. Kalaupun ada teriakan dari pendukung paslon itu hal yang wajar, dan masih bisa dikendalikan," ujar Abdillah.

Namun demikian, Abdillah berharap, dari pelaksanaan kegiatan kemarin tentu perlu ada evaluasi, agar kedepan di dua kegiatan debat publik  Pilwalkot Bekasi dapat berjalan lebih baik dan lebih aman dan kondusif.

"Ini merupakan kegiatan penting bagi masyarakat atau para pemilih menentukan pemimpinnya. Selain itu, menjadi ajang pendewasaan politik di Indonesia. Untuk itu kami berharap, masyarakat bisa semakin dewasa dalam mengikuti pesta demokrasi," jelas Abdillah.

"Dan InsyaAllah, Pilkada serentak 2018 di Kota Bekasi berjalan aman, dan sesuai harapan," tutupnya.(Tim)

 

Read more...

Evaluasi Debat Publik, KPU Siap Terima Masukan Dan Saran

BEKASI TIMUR- Debat Publik pasangan calon walikota Bekasi  tahap pertama  yang dilaksanakan pada  Rabu (11/4) lalu, sudah cukup berjalan baik. Kendati demikian, KPU Kota Bekasi mengaku masih ada beberapa kekurangan yang mesti diperbaiki.

Demikian ditegaskan Komisioner KPU Kota Bekasi, Nurul Sumarheni. Dia mengaku, KPU Kota Bekasi akan memperbaiki kekurangan yang ada, sehingga pada debat public tahap ke dua dan ketika nanti bisa lebih maksimal.

"Kalau dilihat secara umum Debat Publik Pilwalkot Bekasi tahap 1 lalu, saya rasa sudah berjalan baik. Dan kekurangan yang ada masih batas wajar," ujar Nurul.

Menurut Nurul, kekurangan yang dinilainya masih dalam tahap wajar saat Debat Publik. Soal kegaduhan para pendukung paslon yang terbawa suasana, menurutnya,  masih terkendali sehingga tak mengganggu kegiatan.

"Selain hal ini ada beberapa kekurangan lain yang tentu menjadi bahan evaluasi kami, untuk dua kegiatan debat publik berikutnya. Dan kami juga berharap, para paslon pun bisa focus kepada temanya," jelas Nurul.

Nurul menambahkan, KPU Kota Bekasi selaku penyelenggara Pilkada serentak 2018,  terbuka untuk menerima masukan dan saran dari timses paslon maupun masyarakat, agar dua kegiatan debat publik selanjutnya bisa berjalan lebih baik.

"Ya pada intinya, kami sangat terbuka untuk menerima masukan dan saran dari semua pihak yang tentu tujuannya, bisa membuat KPU lebih baik kedepan dalam melaksanakan Pilkada serentak 2018 ini," tandas Nurul. (Tim)

 

 

Read more...

Persiapan Penetapan DPT, KPU Gelar Bimtek

BEKASI SELATAN – KPU Kota Bekasi terus mematangkan persiapan menjelang penetapan Daftar pemilih Tetap (DPT) yang akan dilaksanakan pada 19 April mendatang. Belum lama ini, KPU Kota Bekasi melaksanakan Bimtek Pemutakhiran data pemilih kepada 12 Operator Data Pemilih (ODP) se-Kota Bekasi, di Hotel Horison Bekasi.

 

Kegiatan ini guna mengumpulkan hasil laporan ODP terkait data pemilih sementara hasil pemutakhiran (DPSHP) seluruh Kecamatan Kota Bekasi, dalam rangka persiapan penetapan data pemilih tetap (DPT).

 

Adapun di hari pertama ini Komisioner KPU Kota Bekasi Syafrudin turut hadir dan memberikan pengarahan, serta mengikuti kegiatan pelaporan dari ODP terkait, DPSHP dari setiap kecamatan se-Kota Bekasi guna persiapan penyusunan DPT.

 

" Bimtek dengan ODP selama dua hari ini dimaksud agar kami bisa focus untuk penyusunan DPT yang akan ditetapkan beberapa hari kedepan," ujar Syafrudin ditengah kegiatan Bimtek.

 

"Dan sekaligus biar tanggapan warga Kota Bekasi maupun Panwas tidak yang tertinggal," sambungnya. (Tim)

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.