Menu

Items filtered by date: Tuesday, 10 April 2018

Pendukung Peserta Debat Kandidat Dibatasi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi, akan membatasi pendekung peserta debat kandidat yang akan dimulai pukul 10.00 WIB tersebut. Setiap paslon, hanya diperkenankan membawa pendukung sebanyak 80 orang.

“Karena keterbatasan tempat, kami membatasi pendukung paslon peserta debat kandidat. Setiap paslon hanya diperkenankan membawa 80 orang saja,”kata komisioner KPU Kota Bekasi, Nurul Sumarheni, saat rapat kordinasi persiapan debat kandidat, kemarin.

Dia mengaku, KPU Kota Bekasi sudah mematangkan persiapan debat tersebut. "Semua persiapan sudah kita lakukan. Undangannya juga kita sudah sebar kepada masing-masing kandidat," tambahnya.

KPU Kota Bekasi, lanjut Nurul,  sudah berkoordinasi dengan kepolisian terkait proses pengamanan kegiatan. “Soal jumlah personel yang akan diturunkan dan sistem pengamanannya, itu akan menjadi wewenang aparat kepolisian sepenuhnya," tandasnya. (tim)

Read more...

Sebelum Memilih, Kenali Latar Belakang Paslon

BEKASI SELATAN – Warga Kota Bekasi yang akan menggunakan hak pilihnya pada Pilkada serentak 27 Juni 2018, diminta selektif untuk memilih calon kepala daerah. Salah satunya yakni dengan meneliti latar belakang pasangan calon.


"Penelaahan bibit (orang tua), bebet (leluhur), bobot (nilai) dari setiap pasangan calon ini diperlukan agar pemimpin terpilih benar-benar bisa membawa perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik," kata Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi Divisi Sosialisasi dan SDM, Nurul Sumarheni.

Menurut dia, jika masyarakat merasa belum mengenal pasangan calon, sebaiknya, mereka menanyakan kepada orang yang mengerti dan selanjutnya putuskan sendiri.

"Seandainya para paslon dinilai baik, maka pilihlah yang terbaik. Tapi jika para paslon dianggap banyak kekurangan maka pilihlah paslon yang paling sedikit kekurangannya. Yang penting para pemilih menggunakan hak pilih dengan baik," pesan Nurul.

Nurul melanjutkan, penggunaan hak pilih dalam pilkada oleh pemilih sangat penting, terutama untuk menentukan pemimpin yang bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Bekasi.

Ia menjelaskan para pemilih, khususnya pemilih pemula, juga dituntut bertanggung jawab atas masa depan Kota Bekasi. Karena itu, mereka diharapkan menggunakan hak pilih secara cerdas, rasional, dan berkualitas, agar pemimpin terpilih lebih legitimate.

"Tanggung jawab itu ditunjukkan dengan datang ke TPS dan menggunakan hak pilih dengan benar. Apalagi, pemilih muda sangat potensial dan suara mereka akan sangat menentukan kepemimpinan Kota Bekasi lima tahun ke depan," tandasnya.(tim)

Read more...

Perbaikan APK Menjadi Tanggung Jawab Paslon

BEKASI SELATAN –Salah satu metode kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon walikota dan wakil walikota Bekasi pada Pilkada serentak 27 Juni 2018 nanti, dengan menggunakan Alat Praga Kampanye (APK). Demikian ditegaskan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi Divisi Sosialisasi dan SDM, Nurul Sumarheni.

 

Untuk itu, Nurul meminta kepada Timses paslon untuk merawat dan menjaga APK yang ada. Pasalnya,berdasarkan aturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 Pasal 30 Ayat 4 menyatakan perawatan, pemeliharaan, dan penurunan APK yang telah diserahkan kepada pasangan calon.


"Tetapi aturan alat peraga kampanye ini agak berbeda dengan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota lima tahun lalu. Keberadaan APK  menjadi tanggung jawab pasangan calon. Jadi berkaitan dengan perawatan yang sudah kita pasang dan serahkan menjadi tanggung jawab pasangan calon," jelasnya.

Jika ada APK yang hilang dan lain-lain, pasangan calon harus mengganti sendiri. Namun, penggantian APK itu juga harus sepengetahuan KPU.

"Jadi kami berharap APK yang sudah terpasang kita rawat sama-sama. KPU tetap jika ada yang rusak untuk menginstruksikan kepada kawan tingkat PPS untuk memperbaiki," tambahnya.

Ia meminta jika ada tim kampanye pasangan calon melihat lebih dahulu ada APK yang lepas, roboh, dan sedikit rusak agar langsung memperbaiki.

"Jangan sedikit-sedikit lapor ke kita agar memperbaiki. Kalau ada pengrusakan baru dilaporkan, karena perusakan APK itu termasuk pidana pemilu," tandasnya. (Tim)

Read more...

Isi Maklumat MUI Kota Bekasi Untuk Pilkada Serentak 2018

BEKASI TIMUR -  Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bekasi, KH Zamakhsyari, mengeluarkan maklumat dalam rangka pelaksanaan Pilkada serentak 2018. Isi Maklumat tersebut yakni :

 

Pertama, pelaksanaan Pilkada merupakan sarana mengekspresikan hak politik warga masyarakat yang harus di apresiasi melalui penyelenggaraan Pilkada yang jujur, adil, bersih dan berwibawa tidak dikotori dengan perbuatan money politic dan black campaign.

 

Kedua, pelaksanaan Pilkada harus dijadikan momentum bagi penguatan sistem berdemokrasi dalam rangka memilih pemimpin daerah yang benar, adil dan beramanah yang berorientasi mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.

 

Ketiga, seluruh pasangan calon peserta Pilkada, tim sukses dan pendukung mampu menahan diri dan mengendalikan emosi untuk tidak melakukan provokasi, fitnah, isu SARA dan tidak menyebarkan berita bohong (hoax) baik langsung atau melalui media yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan, umat islam dan masyarakat.

 

Keempat, kepada semua kekuatan politik pendukung pasangan calon Pilkada dan juru kampanye tidak menggunakan masjid, mushola dan langgar sebagai tempat kampanye dan tidak melakukan perbuatan dan penyaiaran yang melanggar norma agama.

 

Kelima, Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah Kota Bekasi secara tegas mampu menjaga integritas Pilkada damai, jujur, adil, bersih dan berwibawa. Sehingga, masyarakat Kota Bekasi dapat menyalurkan hak poltiknya tanpa merasakan adanya tekanan dan intimidasi dari pihak manapun.

 

Keenam, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Bekasi dapat memastikan bahwa segala bentuk pelanggaran dalam Pilkada harus direspon sesuai dengan aturan dan prosedur hukum yang berlaku dengan tidak memihak kepada salah satu calon.

 

Ketujuh, aparat keamanan mampu memastikan kondisi aman terkendali di Kota Bekasi menjelang, pada saat dan setelah Pilkada tanggal 27 Juni 2018 sehingga memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam menyalurkan hak aspirasi politiknya.

 

Kedelapan, media sosial dan awak media massa mampu mengontrol penyebaran informasi seputar Pilkada dengan prinsip-prinsip kebenaran, menjaga kode etik jurnalistik dengan ekspresi damai, jujur, adil dan akurat. Sehingga, tidak menimbulkan mis informasi dan provokasi.

 

Kesembilan, para ulama, kyai, ajengan, ustadz dan ustadzah tetap istiqomah dalam menjalankan tugasnya membimbing umat ke jelan yang benar, menyuarakan amar ma’ruf nahi munkar dan menjadi panutan umat, tidak terpengaruh dan terjebak ke dalam bujuk rayuan politik adu domba yang provokatif sehingga menimbulkan kebencian dan perpecahan umat. (tim)

Read more...

Jelang Pilkada Serentak, MUI Mengeluarkan Maklumat

BEKASI SELATAN –Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bekasi, secara remi telah mengeluarkan maklumat dalam menyikapi Pilkada serentak 27 Juni 2018 nanti.

 

Ketua MUI Kota Bekasi Zamakhsyari, dalam maklumatnya menyampaikan bahwa dalam rangka pelaksanaan Pilkada serentak 2018, peran aktif ulama dan tokoh masyarakat dibutuhkan dalam ikut serta menciptakan suasana kondusif.

 

Sehingga, pelaksanaan Pilkada berjalan dengan baik, aman dan damai ditengah-tengah heterogenitas konstituen.

 

Ia meminta agar para ulama, kyai, ajengan, ustadz dan ustadzah tetap istiqomah dalam menjalankan tugasnya membimbing umat ke jelan yang benar, menyuarakan amar ma’ruf nahi munkar dan menjadi panutan umat.

 

Tidak terpengaruh dan terjebak ke dalam bujuk rayuan politik adu domba yang provokatif sehingga menimbulkan kebencian dan perpecahan umat.

 

Dalam maklumat itu, para elit politik atau pendukung pasangan calon Pilkada dan juru kampanye tidak menggunakan masjid, mushola dan langgar sebagai tempat kampanye dan tidak melakukan perbuatan dan penyaiaran yang melanggar norma agama. (tim)

 

Read more...

Kaum Disabilitas Memiliki Hak Pilih Yang Sama

BEKASI TIMUR - Kaum disabilitas Kota Bekasi, diharapkan menyuarakan aspirasinya terkait kemudahan aksesibilitas mereka dalam menggunakan hak pilihnya di Pilkada serentak 2018.

 

Ketua Panitia Pengawas Pemilu, Novita Ulya Hastuti, menjelaskan, peran para penyandang disabilitas sangat penting dalam setiap pemilu. Terlebih, penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk memilih calon kepala daerah dalam setiap pemilu. 

 

"Untuk itu, kami akan mengawal mereka agar kebutuhan mereka bisa terfasilitasi dengan baik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)," ujarnya.

 

Menurutnya, fasilitas yang harus disediakan KPU salah satunya adalah alat bantu pencoblosan di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). 

 

Selain itu, bantuan dari petugas kepada para penyandang disabilitas yang tidak mampu mencoblos sendiri dengan ketentuan wajib menjaga kerahasiaan.

 

"Mereka juga bisa berperan memastikan aksesibilitas yang dibutuhkan pemilih difabel dapat terpenuhi. Jika tidak ada peran dari para penyandang disabilitas dalam pemilu, maka pemilu sukses tidak sepenuhnya berhasil meski regulasinya sudah jelas," katanya.

 

Kaum disabilitas, kata dia, bisa mendorong KPU memproduksi materi-materi sosialisasi yang bisa diakses oleh para penyandang disabilitas. 

 

Termasuk, lanjutnya, memasukkan isu disabilitas dalam debat, hingga bahasa isyarat yang ditampilkan saat debat kandidat calon kepala daerah berlangsung.

 

"Sejauh ini, terutama dalam hal pendataan pemilih, KPU telah menunjukan komitmennya dengan mendata semua (kelompok marginal dan rentan) tanpa ada pengecualian lagi," ujarnya. 

 

Panwaslu Kota Bekasi sendiri berkomitmen untuk memantau agar hak politik kelompok marginal dan rentan tetap terakomodasi. 

 

Tak hanya itu, pihaknya juga akan terus memantau apakah ada kelompok tertentu yang nantinya tidak memiliki akses yang sama dengan orang lain, karena faktor satu dan hal lainnya.

 

Lebih lanjut Novita menyebutkan, jumlah penyandang disabilitas di Kota Bekasi  diatas 1000 jiwa. Mereka dari berbagai kalangan. (Tim)

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.