Menu

Items filtered by date: Tuesday, 10 July 2018

Hari ini Batas Waktu Terakhir Gugatan ke MK

BEKASI  SELATAN - Pasangan Calon Wali Kota dan Wali Kota Bekasi masih mempunyai waktu satu hari untuk melakukan surat gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) hasil perhitungan dan perolehan suara yang telah di tetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi.

Komisioner KPU Kota Bekasi Divisi Umum, Keuangan dan Logistik, Kanti Prayogo,menjelaskan jika pasangan calon diberikan waktu tiga hari kerja untuk menggugat ke MK dari hasil perolehan suara yang telah di plenokan pada.

"Sejak ditetapakn Jumat lalu, paslon diberikan waktu tiga hari kerja untuk melakukan gugatan ke MK. Jadi hari ini, Selasa (10/7/2018) adalah hari terkhir," ujar Kanti, Senin (9/7/2018).

Selanjutnya, pada Rabu, (11/7/2018) KPU Kota Bekasi akan mengecek di MK berkaitan dengan gugatan paslon."Kita lihat Rabu untuk gugatannya, jika ada dan teregister berarti di kabulkan, tetapi jika tidak terigister berarti ditolak, dan kita bersiap untuk menetapkan paslon pemenang pemilu," jelas dia.

Diketahui, di Kota Bekasi terdapat kandidat Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Mereka adalah Rahmat Effendi-Tri Adhianto Tjahyono dari nomor urut 1 dan Nur Supriyanto-Adhy Firdaus Saady nomor urut 2.

Hasil rekapitulasi perhitungan dan perolehan suara oleh KPU Kota Bekasi membuktikan pasangan Rahmat-Tri menang telak dari rivalnya Nur-Adhy.Rahmat-Tri memperoleh 697.634 suara, sementara Nur Supriyanto dan Adhy Firdaus mendapatkan 335.900 suara dari 1.033.534 suara sah.(Tim)

Read more...

info sementara : Komisioner KPU Kota Bekasi Divisi Sosialisasi dan SDM Nurul Sumarheni

Tgl 23 Juli 2018 nanti adalah hari di mana Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi meregistrasi semua permohonan PHP ke dalam Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK) utk Perkara PHP.

Setelah itu, Kepaniteraan MK akan menyampaikan surat kepada KPU bahwa permohonan PHP yg diajukan adalah sekian permohonan dengan rincian daerah a, b, c, dst.

Kemudian, dengan dasar surat tsb lah, KPU akan menyampaikan/meneruskan kepada 31 KPU Provinsi/KIP Aceh dan 154 KPU/KIP Kabupaten/Kota. Dengan dasar Surat MK tsb lah, satker yg tidak ada permohonan PHP ke MK, menetapkan Paslon Terpilih.

Hal ini sesuai dengan SE Mendagri terkait pengusulan pengesahan dan pelantikan Kepala Daerah Terpilih yg salah satu dokumennya adalah Surat Keterangan Tidak ada Permohonan PHP di MK.

Tahapan pilkada tentang penetapan Paslon terpilih mengikuti jadwal MK, dengan demikian KPU baru bisa menetapkan pasangan calon terpilih setelah MK melakukan registrasi PHP pada tgl 23 juli 2018 tersebut. Bila tidak ada gugatan, paling lambat 3 hari setelahnya. Sedangkan bila ada gugatan, maka menunggu keputusan MK.  MK memutus perkara PHP maksimal 14 hari setelah registrasi perkara. KPU menetapkan paslon terpilih pasca putusan MK paling lambat 3 hari setelah menerima salinan putusan MK.

Demikian info sementara : Komisioner KPU Kota Bekasi Divisi Sosialisasi dan SDM Nurul Sumarheni

Read more...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.