Menu

Items filtered by date: Monday, 09 April 2018

Pengurus RT dan RW, Jangan Pengaruhi Hak Pilih Warga

 

BEKASI TIMUR - Panwaslu dan KPU Kota Bekasi memperingati kepada seluruh aparat pemerintahan di wilayahnya sampai tingkat RT/RW, bersikap netral  pada penyelenggaraan Pilkada serentak 27 Ju8ni 2018 nanti. Pengurus RT dan RW dilarang mempengaruhi warga terhadap hak pilihnya.

"Jika ada tolong laporkan kepada kami dengan bukti yang kuat untuk menjerat pelakunya sebab, indikasinya pelanggaran pidana pemilu. Berlaku juga bagi aparat setingkat RT/RW," kata Ketua Panwaslu Kota Bekasi Novita Ulya.


Menurutnya, siapapun warga dan masyarakat yang melih
at atau menemukan hal tersebut bisa langsung melaporkannya Panwaslu melalui Panwascam di wilayahnya masing-masing. Namun, sesuai bukti dan benar-benar dilihatnya langsung.

"Kami mengingatkan, untuk bisa menindaklanjuti pelanggaran ini kepada pelakunya diharapkan, warga dalam laporannya menyertakan bukti-bukti yang kuat. Dan siapapun yang mengetahui hal ini punya hak juga menegur langsung," kata Novita.

"Jadi, misalnya di lingkungannya ada RT/RW melakukan pelanggaran ini dan ingin melaksanakan aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Pilkada serentak, setiap warga punya hak dan kalaupun tidak bisa laporkan kepada kami," sambungnya.

Novita mengakui, kasus seperti ini sudah pernah terjadi dan pelakunya pun ditindak tegas di daerah yang juga sedang melaksanakan Pilkada serentak. "Jadi, kami harap aparat pemerintahan untuk menjaga sikapnya mulai dari hal-hal yang sepele seperti, berfoto bersama dengan menggunakan simbol dari paslon tersebut," jelasnya.

Sementara itu ditempat yang sama, Ketua KPU Kota Bekasi Ucu Asmara Sandi menambahkan, dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2018, di Pilgub Jawa Barat dan Pilwalkot Bekasi
, seluruh warga dan masyarakat punya hak yang sama dengan penyelenggara untuk mengawal jalannya pesta demokrasi ini sesuai aturan berlaku.

"Sesuai UU seluruh warga, dan masyarakat punya hak yang sama untuk mengawal jalannya, penyelenggaraan Pilkada serentak sesuai aturan berlaku. Namun tentunya, dengan prosedur dan aturan juga," tambah Ucu. (Tim)

 

Read more...

Pastikan Semua Warga Memiliki Hak Pilih

BEKASI TIMUR- Jelang penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)  pada 19 April nanti, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcasip) mulai berembug.

 

Mereka saat ini tengah fokus bekerjasama untuk mensukseskan Pilkada 2018 dengan menargetkan semua warga yang sudah mempunyai hak pilih, dapat menyalurkannya haknya pada 27 Juni 2018 mendatang.

 

Menurut data yang ada, jumlah pemilih di Kota Bekasi menembus angka 1,7 juta jiwa dari 2,6 juta penduduk. Namun belakangan, jumlah itu berbalik setelah KPU Kota Bekasi melaksanakan rapat rekapitulasi penghitungan Daftar Pemilih Sementara (DPS).

 

Dari data yang ada, hanya terdapat 1.383.018 jiwa warga yang tercatat di DPS hasil daripada Pencocokan dan Penilitian (Coklit) Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP).

 

Angka itu terpecah dari jumlah pemilih laki-laki yang sebanyak 689.505 jiwa dan pemilih perempuan 693.513 jiwa dari 56 kelurahan dengan 3030 TPS di 12 kecamatan Kota Bekasi.

 

Dari hasil rekapitulasi penetapan jumlah DPS, KPU Kota Bekasi menemukan 8.789 jiwa yang belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kota Bekasi.

 

Rinciannya adalah 4.573 jiwa pemilih laki-laki non e-KTP dan 4.225 jiwa pemilih perempuan non e-KTP.

 

Ketua KPU Kota Bekasi Ucu Asmarasandi, memproyeksikan jika DPT Kota Bekasi hanya diangka 1,5 juta jiwa. Bahkan, bisa lebih kecil atau meniningkat sedikit dari penetapan rekapitulasi DPS.

 

"Ya, kemungkinan hanya menembus di angka 1,5 juta jiwa pemilih saja," kata Ucu dalam rapat koordinasi pemilih potensial non e-KTP bersama Panwaslu dan Disdukcasip di kantornya, Senin (9/4/2018).

 

Ketua Panwaslu Kota Bekasi Novita Ulya Hastuti mengaku,  Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) masih menemukan pemilih yang sudah meninggal masuk dalam DPS.

 

"Masih terdapat pemilih yang sudah meninggal masuk dalam DPS. Dan, ini harus kembali di koreksi. Karena itu, saya mengusulkan agar diselenggarakan kembali rakor sebelmum penetapan DPT," tutur Novita.

 

Sekretaris Disdukcasip Kota Bekasi, Jamus, mengatakan jika lembaganya sudah berupaya semaksimal mungkin dalam menangani pemilih non e-KTP.Jamus mengungkapkan, Disdukcasip Kota Bekasi juga kerap melakukan jemput bola di tingkat kecamatan, kelurahan hingga rukun warga dan rukun tetangga (RT/RW) di wilayahnya.

 

"Kebanyakan memang, saat kita jemput bola orang yang ada dalam database kita itu sudah pindah, dan tidak melapor ke RT/RW. Ada juga yang sudah meninggal. Saat ini kami juga masih terus berupaya melakukan perekaman e-KTP kepada warga atau seminimal mungkin surat keterangan (Suket) sebaga syarat pemilih," paparnya. (Tim)

 

 

 

Read more...

Matangkan Persiapan, KPU Rapat Internal

BEKASI TIMUR – Jajaran  Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi melaksanakan rapat internal bersama pra staf dan kepala sub bagian di ruang aula Tb.Hendy Irawan, Bekasi Timur, Senin (9/4/2018).

 

Rapat ini membahas tahapan Pilkada serentak 2018, yakni Pemilihan Wali Kota-Wakil Wali Kota dan Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Barat.

 

"Kami juga membahas tentang kesiapan jajaran KPU dalam pelaksanaan pesta demokrasi ini," kata Ketua KPU Kota Bekasi, Ucu Asmara Sandi, Senin (9/4/2018).

 

Ucu menjelaskan, ada beberapa hal yang saat ini sedang dalam fokus KPU Kota Bekasi. Pertama adalah debat kandidat perdana yang akan terlaksana pada 11 April mendatang.

 

Selanjutnya, kesiapan tentang Surat Suara serta Kotak Suara. Sebab, penyelenggaran Pilkada serentak 27 Juni hanya tinggal 2 bulan lagi.

 

"Segala kesiapan yang harus disiapkan saat ini sudah kami harus pikirkan, agar Pilkada serentak 2018 di Kota Bekasi berjalan dengan lancar dan damai," tandansya. (Tim)

 

Read more...

Paslon Diingatkan Tidak Berpolitik Uang

BEKASI SELATAN –Konsultan Politik Jiwang Jiputro menilai,  perilaku golput (golongan putih) dapat memicu terjadinya politik uang.Apalagi, partisipasi pemilih di Kota Bekasi pada Pemilu terakhir tidak mencapai 50 persen. Artinya, masih banyak warga yang memilih golput.

 

Dengan begitu, menjadi pekerjaan rumah (PR) yang berat bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi untuk terus mensosialisasikan pesta demokrasi lima tahunan ini.“Karena banyak yang memilih golput, para calon kandidat pun bisa memanfaatkan praktik politik uang demi mendulang lebih banyak suara,” kata Jiwang.

 

Jiwang menyebut bahwa aksi golput menyia-nyiakan hak pilih pribadi. Namun, saat salah satu calon terpilih, mereka justru kecewa karena tidak sesuai dengan harapan.“Pemimpinnya justru dipilih orang lain yang belum tentu memiliki pilihan yang sama,” tandasnya.

 

Sementara itu, Komisioner KPU Kota Bekasi, Nurul Sumarheni, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghindari praktek politik uang dalam Pilkada 2018."Praktek politik uang harus dihindari, sebab jual beli suara pada proses politik untuk mendapatkan kekuasaan akan berdampak tidak hanya sanksi adminstrasi tapi juga pidana," kata Nurul.

 

Ia menjelaskan, politik uang akan melahirkan pemimpin korup, lantaran kelak ketika terpilih bisa saja berupaya mengembalikan dana yang telah dikeluarkan dalam proses jual beli suara, demi mendapatkan kekuasaan.

 

Akibatnya, rakyat pun sengsara dan pembangunan daerah terhambat karena kebijakan yang tidak memihak tapi justru mencari keuntungan dalam rangka pengembalian politik uang.

  

"Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan, termasuk sembako menjadi larangan keras untuk tidak dilakukan para Paslon, anggota Parpol, tim kampanye dan relawan dalam tahapan kampanye ini," ujar Nurul.

 

Nurul menambahkan, larangan pemberian politik uang dalam Pilkada diatur dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, dan dipertegas dalam PKPU 4 tahun 2017.Sanksinya jika dilakukan oleh Paslon dapat mengakibatkan pembatalan dirinya sebagai Paslon.

 

Sementara untuk calon, tim, Parpol bahkan relawan, akan dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan.Bahkan sanksi denda juga paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak tentu Rp1 miliar.(tim)

 

Read more...

Tidak Menyerahkan LHKPN, Bacaleg Bakal Gugur

BEKASI TIMUR – Bakal  Calon Legislatif (Bacaleg) peserta Pemilu 2019 annti, diminta untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ( LHKPN). Jika tidak, maka terancam tidak lolos. Hal ini sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI).

 

Komisioner KPU Kota Bekasi Divisi Perencanaan dan Data, Syafrudin, menjelaskan bahwa rencana kewajiban menyerahkan LHKPN itu akan diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan Pileg mendatang untuk kali pertama.

 

Dalam Pasal 8 Ayat 1 huruf (v) rancangan PKPU tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota disebutkan para bakal calon harus memenuhi persyaratan telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwewenang memeriksa laporan kekayaaan penyelenggara negara.

 

Sementara dalam Pasal 9 Ayat 1 huruf (j) menyatakan pelaporan harta kekayaan para bakal calon dinyatakan dengan bukti tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara dari KPK.

 

“LHKPN itu wajib diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selanjutnya, bukti pelaporan tersebut diserahkan ke KPU sebagai syarat pencalonan pada pileg,” jelas Syafrudin.

 

Karena itu, konsekuensi jika persyaratan pencalonan itu tidak dipenuhi adalah caleg yang bersangkutan tidak diloloskan sebagai peserta Pemilu 2019 mendatang.(tim)

 

Read more...

Debat Pertama dan Kedua Disiarkan di Stasiun Radio

BEKASI TIMUR –Pasangan calon walikota dan wakil walikota Bekasi, akan mengikuti debat kandidat tahap pertama, Rabu (11/4) nanti. Debat tersebut, akan disiarkan secara langsung di tiga stasiun radio, yakni radio Dakta, radio Elgangga dan Radio Gaya.

 

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Al-Muhajirin, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur tersebut, akan dimulai pukul 09.00  sampai pukul 10.00 WIB,”Mulainya sekitar jam 09.00 WIB,”kata Komisioner KPU Kota Bekasi Divisi Sosialisasi dan SDM, Nurul Sumarheni.

 

Tidak hanya depat pada sesi pertama, untuk sesi ke dua yang akan dilaksanakan pada 9 Mei mendatang, juga akan disiarkan secara langsung melalui Radio. Sementara debat terakhir, lanjutnya, baru disiarkan di stasiun televisi nasional.

 

Hanya saja, jadwal debat kandidat sesi tiga belum dipastikan. Yang pasti, debat kandidat pamungkas itu berlangsung pada masa tenang kampanye atau pada bulan Juni, mendatang.

 

KPU Kota Bekasi saat ini tengah fokus mempersiapkan debat kandidat paslon sesi pertama yang akan berlangsung di Gedung Al-Muhajirin, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, 11 April nanti.

 

Nurul menjelaskan, dalam debat kandidat lembaganya akan berkoordinasi dengan panelis yang diambil dari akademisi di universitas yang ada di Kota Bekasi. Mereka nanti yang akan merumuskan pertanyaan kepada paslon.

 

KPU akan mengambil panelis yang independen, tidak beraviliasi dengan paslon. Moderatornya pun akan ambil dari kalangan wartawan. Nanti juga akan ada penerjemah bagi penyandang disabilitas. (tim)

Read more...

Timses dan Warga Diminta Jaga APK Paslon

BEKASI SELATAN- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi, mengharapkan dukungannya dari seluruh warga Bekasi untuk suksesnya penyelenggarakan Pilkada serentak 27 Juni 2018 nanti.

 

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi Divisi Sosialisasi dan SDM, Nurul Sumarheni, memberikan atensi kepada masyarakat, jika menemukan Alat Peraga Kampanye (APK) yang roboh atau jatuh agar ditempatkan pada tempat yang baik.

 

“Kalau menemukan APK yang roboh atau jatuh mohon dibantu di taruh yang baik. Jangan dibawa pulang atau justru dirusak. Cukup mohon dibantu di titip atau di taruh di tempat yang baik agar nanti pasangan calon bisa memasang kembali,” katanya.

 

Ia juga menambahkan, kalau sudah terlanjur hilang, paslon harus segera menambahkan karena kewajiban paslon untuk melakukan itu.

 

Lanjutnya, kebanyakan APK yang roboh adalah T-banner atau umbul-umbul karena cukup tinggi dan hanya dipegang satu bambu, sehingga konstruksinya agak rentan. Sementara untuk spanduk dan juga baliho menurutnya masih kokoh.

 

“Kami harap paslon memonitor APK-nya masing-masing yang telah difasilitasi oleh KPU. Kalau tidak bagus diperbaiki lagi. Dengan begitu, nantinya partisipasi pemilih jadi tinggi,” jelas dia.

 

Ia juga mengingatkan kepada tim pendukung atau kampanye paslon, bila terdapat APK yang jatuh karena alam maupun sesuatu yang tidak di kehendaki, segera diperbaiki untuk menghindari kesimpulan publik ada unsur-unsur kesengajaan yang dibiarkan oleh penyelenggara.

 

Terkait APK yang jatuh atau hilang, kembali kepada penyelenggara yang menentukan ada unsur kesengajaan atau tidak. Pihaknya juga mengatakan sampai saat ini belum ada aduan terkait APK yang dirusak.

 

“Sampai saat ini belum ada temuan yang berarti. Sejauh ini masih normal dan soal APK belum ada aduan. Masih dalam posisi normal,” tandasnya. (tim)

 

Read more...

Sebelum Mencoblos, Pastikan Surat Suaranya Sah

BEKASI SELATAN- Pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018 sebentar lagi, yakni pada tanggal 27 Juni mendatang. Untuk itu, masyarakat Kota Bekasi diminta mengetahui tahapan cara menggunakan hak suaranya.

Komisioner KPU Kota Bekasi Yayah Nahdiyah menyampaikan, masyarakat yang akan melakukan proses pemungutan suara di bilik suara TPS masing-masing, hendak lebih teliti untuk mengecek surat suaranya.

Menurutnya, hal ini untuk memastikan surat suara yang akan di coblos benar-benar sah. "Jadi, di cek dulu sebelum mencoblos apakah surat suara sudah ditandatangani KPPS atau belum," kata Yayah Nahdiyah saat Sosialisasi kepada BKM, Ormas, LSM, Agen Relawan.

"Jadi, surat suara akan dianggap sah apabila di tandatangani oleh Ketua KPPS. Selain itu, dimohon agar diteliti juga khawatir surat suara yang digunakan sudah dicoblos atau dalam kondisi rusak," sambung Yayah.

Lebih jauh, diakui Yayah, kalaupun masyarakat menemukan surat suara yang di nilai tidak sah, maka diizinkan untuk meminta atau menukar surat suaranya kepada petugas KPPS."Jangan takut untuk melaporkan, dan menukar surat suara kepada petugas.  Sebab hal ini diperbolehkan oleh KPU," ucap Yayah.

Yayah menambahkan, terkait surat suara sah dalam Pilkada serentak 2018 kali ini, tidak berbeda jauh dalam penyelenggaraan sebelumnya yang penting pemilih mencoblos didalam gambar paslonnya.

"Kalaupun ada dua atau tiga lubang, tapi masih di dalam kotak gambar paslon itu sah kecuali  ada lubang diluarnya itu tidak sah. Intinya, surat suara sah jika dicoblos di kotak gambar paslon, sedikit saja diluar jadi tidak sah," tandas Yayah. (Tim)

 

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.