Menu

Items filtered by date: Wednesday, 21 March 2018

Disdukcapil Diminta Percepat Perekaman KTP Elektronik

BEKASI SELATAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi meminta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcasip) Kota Bekasi, mempercepat peroses perekaman dan cetak e-KTP atau membuat surat keterangan (suket) kepada pemilih yang belum mempunyai e-KTP.

Hasil penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) di Pilkada Kota Bekasi, KPU menetapkan sebesar 1.383.018 dari 12 Kecamatan di Kota Bekasi. Sementara ini, masih terdapat 8.789 warga yang belum mempunyai e-KTP.

Ketua KPU Kota Bekasi, Ucu Asmara Sandi menilai ada tiga kelompok masyarakat rentan yang harus dijamin hak konstitusional oleh pemerintah. Mereka disinyalir belum memiliki dokumen kependudukan.

"Hak konstitusional pemilih tersebut kalau tidak ada suket dan KTP elektronik kami berpegang pada regulasi yang sudah ada yang mewajibkan pemilikan minimal suket," katanya, Rabu (21/3/2018).

Dia menjelaskan, tiga kelompok masyarakat rentan, yaitu pertama kelompok masyarakat terasing atau terpencil. Kedua, masyarakat yang bertempat tingal sulit dengan akses pemerintahan.

Serta, kelompok ketiga dimungkinkan terjadi kepada pemilih dalam kategori masyarakat marjinal seperti masyarakat miskin kota.

 

"Atas tiga kelompok ini harapan kami pemerintah bisa lebih aktif, aktif mendata kelompok pemilih tersebut," tandasnya. (Tim)

 

Read more...

KPU Temukan 8.789 Warga Belum Ber KTP Elektronik

BEKASI SELATAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi, mendapati sebanyak 8.789 warga yang belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El). Dengan rincian, 4.573 pemilih laki-laki dan 4.225 pemilih perempuan.

 

Demikian dikatakan Ketua KPU Kota Bekasi Ucu Asmarasandi, saat menggelar rapat pleno penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk pemilihan Gubernur Jawa Barat dan Pemilihan Walikota Bekasi 27 juni 2018.

 

Ucu mengatakan, salah satu syarat untuk bisa menyalurkan hak pilih dalam perhelatan Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur serta walikota dan wakilota bekasi   27 Juni mendatang, yakni memiliki KTP-el atau minimal sudah melakukan perekaman di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi.“Ya, masih ada 8.789 warga yang belum mempunyai KTP El,”tegas ucu.

 

Dikatakan Ucu, jumlah tersebut didapat dari peroses pencoklitan yang dilakukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP 20 Januari hingga 18 Februari 2018 lalu,   dan dilanjutkan dengan rekap tingkat PPS dan PPK sebelum ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS).

 

Dia mengaku, akan mendorong warga dan memasilitasi agar waga segera melakukan perekaman KPT El di Kantor Disdukcapil Kota Bekasi,”Minimal mereka memiliki surat keterangan (Suket), agar bisa menggunakan hak pilihnya pada 27 Juni nanti,”terangnya.

 

Sekedar di ketahui, KPU Kota Bekasi telah menetapkan jumlah DPS sebanyak 1.383.018 pemilih, yang terdiri dari pemilih laki-laki sebanyak 689.505 dan pemilih perempuan sebanyak 693.513. Perbaikan DPS dilakukan hingga 7 April mendatang. (tim)

 

Read more...

Uji Publik 4 PKPU, Cara Penyelenggara Bangun Transparansi dan Integritas

kpu.go.id Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar uji publik empat Rancangan Peraturan KPU (PKPU) terkait Pemilihan Umum 2019 di Ruang Sidang Utama, Lantai 2 Gedung KPU, Jakarta, belum lama ini.

 

Empat PKPU tersebut antara lain PKPU Kampanye Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019; Dana Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019; Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian dan Verifikasi Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum dan Pencalonan Anggota DPD; serta Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019.

 

Dalam uji publik itu, KPU turut mengundang sejumlah pihak mulai dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), partai politik (parpol), lembaga pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pimpinan Redaksi Media Massa, dan Komite II Dewan Perwakilan Daerah.

 

Dalam sambutannya, Ketua KPU, Arief Budiman mengatakan kegiatan tersebut merupakan cara penyelenggara pemilu membangun nilai-nilai positif sekalipun tidak ada aturan yang mengharuskannya. “Uji publik ini jadi cara KPU bangun kerja yang transparan, akuntabel dan berintegritas. Perlu saya sampaikan, KPU membuat PKPU melalui beberapa tahapan yang tujuannya mendapat catatan agar menjadi baik,” ujar Arief.

 

Lanjut, mantan Anggota KPUD Jawa Timur Itu menjelaskan setelah uji publik, tahapan 4 PKPU itu dilanjutkan Rapat Konsultasi bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah. “Setelah itu (rapat konsultasi) kemudian kami tetapkan (PKPU) dan dikirim ke Kemenkumham untuk diundangkan,” pungkasnya. (hupmas bil/FOTO dosen/ed diR)

 

Read more...

Targetkan WTP, Pengadaan Logistik Harus Sesuai Prosedur

kpu.go.id Komisi Pemilihan Umum (KPU) menargetkan mampu meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selama ini lembaga dengan keterbukaan informasi terbaik, baru mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) di tiap tahun.

 

Untuk meraih target tersebut, Kepala Biro Logistik KPU RI Purwoto menekankan perlunya semua pihak di KPU bekerja keras. Salah satu yang disoroti agar lebih diperhatikan adalah pengadaan baran dan jasa yang tidak lagi menjadi beban tetapi perlu untuk diperbaiki dengan pelatihan-pelatihan.

 

“Apalagi menghadapi pengadaan logistik Pemilu 2019, KPU perlu melakukan pelatihan, khususnya bagi operator dari tingkat provinsi dan kabupaten/kota,” tutur Purwoto saat membuka acara Sosialisasi Kebijakan Pengadaan Berbasis E-Procurement Logistik Pemilu 2019, di Bogor Jawa Barat Selasa (20/3/2018).

 

Purwoto juga mengingatkan, bahwa semua permasalahan terkait logistik Pemilu 2019 yang menangani adalah operator, untuk itu semua yang memegang posisi ini harus mampu memahami kebijakan logistik. “Setiap tahun operator bisa berganti, karena itu setiap tahun KPU juga akan melakukan pelatihan-pelatihan,” lanjut Purwoto.

 

Sementara itu, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sarana Prasarana Pemilu Biro Logistik KPU RI Rahim Noor menambahkan, salah satu bentuk pelatihan yang akan diberikan dalam bentuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah Versi 4 kepada seluruh admin agency agar pengadaan barang/jasa bisa sesuai dengan Rencana Umum Pengadaan (RUP). Harapannya menurut dia agar seluruh admin agency memfasilitasi PA, KPA, ULP, PPK, dan Pejabat Pengadaan. “Serta ada transfer knowledge di masing-masing satker,” tambah Rahim.

 

Lebih jauh Rahim meminta agar seluruh admin agency di KPU Provinsi telah memiliki kata sandi (password). Terlebih karena kedepan pengadaan barang dan jasa akan dilaksanakan melalui mekanisme e-katalog. (Arf/red. Foto Anggri/Humas KPU/ed diR)

 

 

Read more...

Bimtek SIPPP Gelombang II, Operator Diminta Jeli Dalam Bekerja

kpu.go.id Setelah sukses menggelar bimbingan teknis (bimtek) Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP) gelombang pertama di Palembang beberapa waktu lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali menggelar SIPPP gelombang dua di Hotel Clarion, Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (20/3/2018).

 

Sama seperti acara yang digelar sebelumnya, kegiatan kali ini juga menghadirkan Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten Kota/KIP Aceh Divisi Hukum serta operator SIPPP.

 

Dalam sambutannya, Komisioner KPU, Hasyim Asy'ari mengingatkan kepada seluruh peserta, khususnya operator untuk memerhatikan proses input data di SIPPP. Menurut dia para operator perlu jeli dalam bekerja seperti mengecek kembali data yang akan diinput. “Sebelum anda meng-enter memasukan data, tolong dikonfirmasi dulu, diverifikasi dulu kepada yang punya otoritas, sehingga apa yang di-enter itu sudah benar,” ujar Hasyim semalam.

 

Selain itu, Dosen Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) itu juga menjelaskan tenang sanksi administratif dukungan ganda, prinsip dasar penyerahan dukungan perseorangan calon peserta pemilu serta ruang lingkup SIPPP.

 

Dia berharap kepada peserta agar mengikuti seluruh proses bimtek SIPPP dengan baik, mengingat dihari kedua akan diberikan pembekalan lebih detail, perkelas serta simulasi penggunaan SIPPP. "Divisi hukum, (itu) selimut KPU,” tambah Hasyim.

 

Hadir dalam pembukaan bimtek SIPPP Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Hidayatullah beserta jajaran serta Kepala Biro Hukum KPU RI, Sigit Joyowardono. (hupmas kpu bili/FOTO ieam/ed diR)

 

Read more...

Rock The Vote Indonesia

DEPOK - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan Center for Election and Political Party (CEPP) Universitas Indonesia (UI), menggelar kegiatan rock the vote Indonesia yang bertema electainment on campus Pilgub Jabar 2018, di Taman Lingkar Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia, Depok, Minggu (18/3/2018).

 

Hadir dalam kegiatan tersebut Presiden Direktur Chusnul Mar’iyah, anggota KPU RI, Pramono, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Anggota KPU Provinsi Jawa Barat, Nina Yuningsih. Hadir juga Ketua KPU Kota Depok, Titik Nurhayati, Panwaslu Kota Depok, serta perwakilan dari 30 perguruan tinggi se-Jawa Barat dan sejumlah siswa SMA di Kota Depok.

 

Kegiatan berupa orasi dan diskusi kelompok, yang dipandu tutor, election moks yaitu simulasi pemungutan suara dan pemutaran film. Menurut Chusnul Mar’iyah, kegiatan ini menjadi sarana kaum muda untuk belajar demokrasi, politik dan pemilu, sekaligus pencerahan kepada pemilih muda yang berusia 17-29 tahun.

 

“Generasi muda atau generasi milenial saat ini, lebih cenderung sinis terhadap politik. Makanya, mereka perliu pencerahan atau pemahan yang baik tentang pemilu yang akan berdampak pada kehidupan berbangsa dan bernegara,” katanya. Dikatakan Chusnul, kegiatan tersebut diharapkan bsia mencerahkan tentang bagaimana caranya pemilu bebas dan jujur, serta bebas dari politik uang.

 

Sementara itu, Komisioner KPU Jabar, Nina Yuningsih mengingatkan betapa pentingnya pemilih muda dalam memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan pilkada gubernur Jawa Barat. Ia mengajak peserta berbondong-bondong ke TPS pada 27 Juni 2018 untuk memilih pemimpin Jabar. Menurut Nina,jumlah pemilih muda pada pilkada Jabar cukup signifikan. Untuk itu keikutsertaan memberikan hak suaranya dalam pilkada Jabar sangat penting sehingga bisa mempengaruhi pilihan dalam menentukan pemimpin Jabar kedepannya.

 

Para pemilih muda, kata Nina, tidak boleh apatis dan tidak peduli terhadap politik. Justru para pemilih muda harus melek politik. Data KPU Jabar, dari DPT sebesar 32,4 juta, 30 persennya adalah pemilih muda. Karena itu pentingnya pendidikan politik bagi pemilih muda adalah untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Pada saat yang sama, Anggota KPU RI, Pramono mengapresiasi kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya KPU menggandeng komunitas dari perguruan tinggi untuk sosialisasi generasi mileneal. Mereka dianggap melek teknologi tapi apatis, jumlah besar tapi tak peduli.

 

“Jika mereka tak peduli dan tak berpartisipasi pilkada, kepercayaan publik akan turun. Ia juga mengingatkan, kaum muda jangan berpikir untuk diri sendiri saja tetap lebih luas untuk kepentingan bangsa dan negara. Pemilih muda menjadi penentu siapa pemimpin kedepannya dan kemana arah bangsa akan dibangun.”katanya.

 

Tokoh lain yang tampil dalam forum itu Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan. Ia juga mengapresiasi kerja sama KPU Provinsi  Jabar dengan CEPP UI. Ia berharap agar kegiatan ini terus belanjut ke depannya sehingga tercipta civil society yang matang dan baik. Zulkifli juga lebih banyak mereview sejarah bangsa Indonesia khususnya tentang perubahan-perubahan yang terjadi di Indonesia yang di pelopori oleh kaum muda. Seperti adanya orde baru, orde reformasi. Ia juga menitipkan bahwa kaum muda sekali lagi harus mengambil peran lebih banyak untuk bangsa ke depan.(tim)

 

 

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.