Menu

Items filtered by date: Thursday, 15 March 2018

Tentukan Tema Debat Kandidat, KPU Libatkan Sejumlah Lembaga

BEKASI SELATAN- KPU Kota Bekasi akan menggelar debat terbuka tahap pertama pasangan calon walikota Bekasi pada 11 April mendatang.

 

Saat ini, KPU secara intens terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait, guna persiapan materi untuk setaip kegiatan debat kandidat yang akan berlangsung selama tiga kali diantaranya, dua radio dan satu atau terakhir di media televisi.

 

"Beberapa waktu terakhir ini,  kami sedang intens menjalin komunikasi dengan beberapa pihak seperti, BKKBN yang memang difasilitasi oleh KPU RI guna membahas materi, atau isu yang akan dijadikan bahan diskusi pada debat kandidat nanti," kata Komisioner KPU Kota Bekasi Nurul Sumarheni.

 

Selain lembaga itu, diakui Nurul, pihaknya belum lama juga menerima undangan kerjasama dari Ombusman untuk hadir dalam diskusi dengan mereka terkait materi atau isu yang akan dibahas dalam debat kandidat nanti.

 

"Jadi, dalam diskusi kami dengan Ombusman dan bersama KPU lainnya untuk membahas materi atau isu pada debat kandidat, dimana mereka ingin kegiatannya nanti, terkait isu pelayanan publik diutamakan dan jadi perhatian para paslon," jelas Nurul.

 

"Adapun alasan dari Ombusman menentukan isu itu, supaya nanti saat terpilih menjadi kepala daerah kebijakan mereka nanti salahstunya, soal perbaikan pelayanan publik," tambah Nurul.

 

Lebih jauh, diakui Nurul, pihaknya pun hingga kini terus menjalin komunikasi dan kerjasama dengan pihak lainnya, guna membahas mengenai materi dan tema lain yang memang nantinya bisa menjadi pokok pembahasan dalam kegiatan debat kandidat.

 

"Sebetulnya, untuk tema dalam dalam tiga kegiatan debat kandidat sudah ada namun belum diketuk palu karena, kami masih perlu digodok lagi bersama dengan para ahli di bidangnya masing-masing," tandas Nurul. (Tim)

 

Read more...

KPU Kota Bekasi Segera Tetapkan DPS

BEKASI TIMUR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi akan menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pilkada Kota Bekasi 2018 dalam rapat pleno, Jumat (16/3).

 

Rapat Pleno sendiri akan dilaksanakan di Hotel Amarossa Jalan Jendral Ahmad Yani, Marga Jaya, Bekasi Selatan. DPS tersebut, merupakan  hasil dari pencocokan dan penelitian (coklit) oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang direkap oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) menjadi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPHS) untuk ditetapkan menjadi DPS.

 

Komisioner KPU Kota Bekasi Divisi Umum dan Keuangan, Kanti Prayogo, KPU Kota Bekasi saat ini sedang melakukan evaluasi  dan  mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi serta mengantisipasi kemungkinan adanya masalah baru."Dalam konteks DPS, yang penting para petugas mengakui adanya permasalahan dan ada komitmen untuk memperbaiki," katanya.

 

Kanti menjelaskan, dalam menetapkan DPS dalam rapat pleno besok, lembaganya akan mengundang PPK se-Kota Bekasi, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), Desk Pilkada Pemerintah Kota Bekasi dan tim masing-masing pasangan calon (paslon).

 

"Setelah DPS nanti kita akan tetapkan menjadi DPT, tetapi prosesnya masih panjang, sekarang masih fokus pada penetepan jumlah DPS," tandasnya. (Tim)

 

Read more...

Jangan Pasang APK Di Pohon

BEKASI TIMUR- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi, meminta setiap tim sukses pasangan calon walikota Bekasi, untuk bisa mematuhi aturan yang diberikan oleh KPU dan di sepakati Bersama.

 

Komisioner KPU Kota Bekasi Nurul Sumarheni mengaku, saat ini setiap tim paslon belum menjalankan aturan yang telah ditetapkan KPU Kota Bekasi,  salah satunya soal pemasangan bahan kampanye yang masih banyak terlihat di pepohonan atau taman kota.

 

"Kami sudah sampaikan diawal masa kampanye terkait pemasangan bahan kampanye dan APK saat rapat koordinasi kalau, mereka dilarang memasang bahan kampanye di pepohonan. Selain itu, di tempat ibadah dan sekolah," ujar Nurul.

 

"Dan soal pemasangan bahan kampanye di pepohonan sendiri, kami pun telah menerima surat dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, agar menyampaikan ke tim paslon untuk tidak memasang atributnya di pohon," sambung Nurul.

 

Adapun terkait pelanggaran aturan ini, Nurul berharap, Panwaslu bisa bertindak dan memberikan teguran kepada setiap tim paslon, serta menertibkan bahan kampanye paslon yang memang terpasang di lokasi yang tidak semestinya. 

 

"Karena ini ranah Panwaslu, kami serahkan mengenai hal ini kepada mareka. Dan kami harap, para tim paslon bisa lebih menjalani aturan dari KPU dengan sebaik-baiknya," tandas Nurul. (Tim)

 

Read more...

Optimis, Pilkada Kota Bekasi Aman

BEKASI TIMUR - Kepala  Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota, Komisaris Besar Polisi Indarto, yakin Pilkada Serentak 2018 di Kota Bekasi akan berlangsung aman.

 

Soalnya, Pilkada hanya diikuti dua pasangan calon (pasnlon) yang merupakan hasil kolaborasi kekuatan politik partai pendukung dan partai oposisi pemerintah.

 

"Kami merasa confident, cukup karena cukup banyak wilayah yang kita anggap crossing-crossing antarpartai, isu-isu agama dan ras tak muncul di sana. Jadi pertarungannya, pertarungan antarpendukung saja," kata Indarto.

 

Indarto mengatakan, kolaborasi kekuatan partai pro-pemerintah dan oposisi ini dalam mencalonkan satu pasangan kandidat kepala daerah, dapat menjadi faktor pendingin di tengah pesta demokrasi.

 

"Ini bisa menjadi mesin pendingin. Di samping itu, isu mengenai keagamaan, latar belakang agama, suku, dan keturunan ras yang sensitif tidak banyak muncul terjadi di wilayah," jelas dia.

 

"Mungkin hanya 1, 2 kasus tertentu yang memiliki faktor itu dan ini tentu akan kita berikan atensi dan pengamanan khusus di tempat itu, dalam rangka mendinginkan suasana," sambungnya.(tim)

 

 

 

Read more...

Kantor KPU Dijaga 24 Jam

BEKASI TIMUR- Sejak memasuki tahapan Pemilihan Umum Kepala daerah (Pilkada) Serentak 2018, kantor KPU Kota Bekasi mendapatkan penjagaan yang sangat ketat 24 jam penuh dari anggota Polresta Metro Bekasi Kota.

 

Salah seorang anggota kepolisian yang bertugas, Aiptu Widada Mengaku, dia Bersama 13 rekan lainnya selalu siaga di kantor KPU Kota Bekasi,”Kami ada 13 orang yang bertugas, dibagi dalam tiga regu. Setiap regu berjaga selama 8 jam. Begitu seterusnya bergantian,”katanya.

 

Tidak hanya anggota kepolisian dari polresta Metro Bekasi Kota saja yang berjaga, namun anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bekasi juga ikut berjaga,”Kalau anggota Satpol PP hanya bertugas malam hari ikut membantu keamanan disini, mereka berjumlah tiga orang,”kata komisioner KPU Kota Bekasi, Syafrudin.

 

Dia ,mengaku, penempatan petugas itu sesuai dengan koordinasi antara pihak KPU Kota Bekasi dan Polresta Metro Bekasi Kota serta pemerintah Kota Bekasi. “Pengamanan ini untuk mengantisipasi sesuatu hal yang tidak diinginkan,”imbuhnya.

 

Oleh karena itu, untuk menjamin keamanan dan ketertiban di Sekretariat KPU dalam melangsungkan pilkada, makanya anggota polisi sudah harus berjaga 1x24 jam setiap hari.”Pengamanan kantor KPU Kota Bekasi sampai tahapan Pilkada serentak selesai,”tandasnya. (tim)

 

 

 

Read more...

Tenaga Pendukung Diseleksi dengan Ketat

BEKASI SELATAN – Untuk membantu kerja dalam peroses tahapan Pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) serentak 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi melibatkan tenaga pendukung.

 

Ketua KPU Kota Bekasi Ucu Asmara Sandi mengaku, tenaga pendukung disini ada yang bertugas dibidang teknis maupun publikasi,”Untuk publikasi dan sosialisasi kami libatkan tenaga pendukung media center,”katanya.

 

Dalam peroses perekrutan, lanjutnya, KPU Kota Bekasi melakukan seleksi yang sangat ketat terhadap tenaga pendukung. Seleksi tersebut mulai dari seleksi administrasi, seleksi kemampuan dan wawancara.

 

“Kita umumkan saat peroses pendaftaran. Dari beberapa yang mendaftar, ada yang lolos dan tidak lolos. Peroses perekrutan kami sampaikan secara terbuka lewat web www.kpud-bekasikota.go.id,”paparnya.

 

Tugas tenaga pendukung, lanjut Ucu, untuk dibagian teknis akan membantu kerja staf  KPU Kota Bekasi, mulai dari input data dan kegiatan teknis lainnya. Sementara tenaga pendukung media center, yakni membantu mensosialisasikan setiap tahapan pelaksanaan Pilkada serentak 2018.

 

“Selain itu juga, tenaga pendukung media center juga membantu mensosialisasikan kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kota Bekasi. Dengan harapan, berbagai informasi tahapan Pilkada serentak bisa sampai ke masyarakat,”tegasnya.(tim)

 

Read more...

Pemasangan APK, Timses Paslon Diminta Koordinasi dengan Panwas

BEKASI TIMUR -Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Bekasi, sebagai pengawas dalam pesta demokrasi, akan tetap mengawasi seluruh kegiatan tim kampanye maupun pasangan calon yang melakukan kampanye di Kota Bekasi.

 

Menurut Ketua Panwaslu Kota Bekasi, Novita Ulya Hastuti, minimnya koordinasi dari pihak tim kampanye merupakan salah satu penyebab banyaknya pelanggaran dalam pemasangan APK.

 

"Jadi, alangkah baiknya sebelum memasang APK, tim kampanye melakukan komunikasi dengan pihak penyelenggara daerah. Sebetulnya sudah ada edaran, tapi barangkali belum jelas, bisa bertatap muka," ungkapnya.

 

Masih kata Novita, pihaknya akan kembali melakukan penurunan APK, apabila pemasangannya dianggap menyalahi aturan yang sudah disepakati bersama.

 

"Kami akan kirim surat teguran, kemudian kalau tidak direspon maka kita nyatakan tim kampanye tersebut melakukan pelanggaran," tandasnya. (Tim)

 

Read more...

Paslon Berpolitik Uang Bakal Dipidanakan

BEKASI SELATAN -Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi dan panitia Pengawas Pemilu (Panswaslu) Kota Bekasi, selalu mengingatkan agar tim sukses pasangan calon tidak melakukan praktik money politik atau politik uang.

 

Bagi tim sukses pasangan calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi yang terbukti menjadi pelaku utama menyuburkan politik uang akan juga dijerat hukuman."Yang lakukan timses politik uang, tapi paslon terbukti tidak, bukan berarti akan tetap bebas hukum. Si timses juga kena jerat hukum," kata Ketua Panwaslu Kota Bekasi, Novita Ulya Hastuti.

 

Menurut Undang-undang Pilkada, setiap paslon dilarang keras memberi uang atau barang kepada pemilih untuk tujuan bisa mendapat dukungan."Timses yang lakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi pidana kurungan dan deda uang. Kalau tidak melibatkan paslon tentu saja tidak dicoret dari pencalonan," ujar Novita.

 

Biasanya, ungkap Novita, kegiatan politik uang itu bergerak mendekati pemungutan suara. Dilakukan di saat sepi sunyi atau detik-detik pergi ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

 

"Ada serangan malam, serangan pagi pas mau ke TPS. Digerakkan sama timses. Ini yang harus dihindari, kalau tidak mau kena hukuman pidana," tegasnya.

Sebelumnya, Panwaslu Kota Bekasi bersama elemen masyarakat lainnya telah melakukan deklarasi anti politik uang dan kampanye kotor yang mengumbar isu Suku Agama Ras dan Antargolongan (SARA) belum lama ini. (Tim)

 

Read more...

Ajak Paslon Tidak Berkampanye di Tempat Ibadah

BEKASI TIMUR – Gerakan Pemuda (GP) Asor Kota Bekasi, mendorong kepada tim pemenangan pasangan calon walikota bekasi peserta Pilkada serentak 2018, untuk berkampanye dengan santun. Salah satunya tidak berkampanye di tempat ibadah.

 

Demikian ditegaskan Sekretaris Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Bekasi, Hasan Muhtar. Dia meminta kepada masing-masing tim sukses (timses) calon walikota dan wakil walikota memanfaatkan tempat ibadah sebagai panggung kampanye.

 

Solanya, masjid atau gereja berfungsi untuk beribadah juga sebagai sarana pendidikan antara manusia dan Tuhan, bukan malah untuk panggung kampanye."Masjid dan gereja tempat untuk beribadah bukan untuk kampanye," kata Hasan.

 

Selain melarang tempat ibadah untuk panggung kampanye, GP Ansor Kota Bekasi juga mengajak masyarakat untuk menghindari kampanye hitam, politik uang dan penyebaran ujaran kebencian.

 

"Kita ingin Pilkada tahun ini damai, maka mari ciptakan suasan damai dalam diri dan lingkungan masing-masing," tandasnya. (Tim)

 

 

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.