Menu

Items filtered by date: Friday, 08 December 2017

Tahapan Pencalonan Dimulai Januari 2018

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi menyatakan, tahapan pendaftaran bakal calon pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi jalur partai akan dimulai pada 1 Januari 2018 mendatang. Para bakal calon harus mentaati jadwal yang sudah ditetapkan.

Ketua KPU Kota Bekasi Ucu Asmara Sandi menyampaikan, para peserta atau Balon Pasangan harus mulai mengisi formulir pendaftaran mulai 1 Januari hingga 7 Januari 2018 mendatang. Formulir tersebut harus diserahkan pada 8-10 Januari 2018.

“Formulir Balon Wali Kota dan Wakil Wali Kota bisa diserahkan ke petugas di KPU Kota Bekasi,” kata Ucu.

Menurut Ucu, dalam batasan waktu tiga hari, KPU berhak meninjau dan mengembalikan formulir untuk kembali direvisi oleh pasangan calon dan Parpol. Setelah pendaftaran, pihaknya akan melakukan penelitian.

Apabila dalam penelitian, berkas Balon tidak memenuhi syarat, maka berkas bisa dikembalikan. Peserta bisa merevisi hingga 10 Januari 2018.

Ucu menerangkan, ada dua persyaratan yang bakal ditinjau oleh pihaknya. Pertama adalah masalah formulir balon pasangan dan penyerahan formulir Parpol tunggal maupun berkelompok atau koalisi.

"Sekurang-kurangnya mempunyai 20 persen kursi di DPRD Kota Bekasi atau 25 persen suara. Di Kota Bekasi ini ada 50 kursi anggota legislatif, jadi partai bisa diterima jika partai mempunyai 10 kursi di DPRD. Jika tidak memenuhi, bisa dengan koalisinya," jelas dia.

Selain itu, syarat pengajuan calon didaftarkan pengurus partai politik sesuai tingkatan dan melampirkan Surat Keputusan (SK) kepengurusannya. Bila pengurus setempat tidak mendaftarkan, pendaftaran dapat dilaksanakan oleh DPP. Balon, harus melampirkan SK DPP dari Parpol yang berupa persetujuan pasangan calon, atau Istilahnya adalah rekomendasi.

Calon wali kota dan wakil wali kota diperkanankan dapat melaraskan peraturan yang telah ditetapkan oleh KPU RI. Di antaranya, bertaqwa kepada tuhan Yang Maha Esa dan setia kepada pancasila UUD 45, berpendidikan minimal SMA sederajat, usia minimal 30 tahun bagi gubernur dan 25 tahun bagi wali kota, mampu secara rohani dan jasmani bebas narkotika berdasarkan hasil kesehatan tim secara enyeluruh.

"Bagi penyandang disabilitas, tidak mengahalangi pencalonan. Kita kerjasama dengan persatuan psikologi, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Badan Narkotika Nasional (BNN)," katanya.

Balon tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap atau bakal calon dengan status mantan terpidana secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik kepada media massa. “Bukan mantan terpidana narkoba atau mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak," ujar dia.

Paslon tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan, tidak pernah melakulan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan SKCK. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi, tidak memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.

Tidak sedang dinyatakan pailit oleh pengadilan. Memiliki NPWP dan laporan pajak pribadi, belum pernah menjabat swlebagai gubernur atau walikota dua kali masa jabatan.

Dipastikan berhenti dari jabatannya bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon.

Menyatakan diri secara tertulis untuk bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi kepala daerah yang mencalonkan diri di daerah yang sama. Tidak berstatus sebagai pejabat seperti gubernur, bupati, wali kota.

"Bila mencalonkan, dapat mengundurkan diri secara tertulis, pengunduran diri sebagai anggota DPR, PNS, TNI/Polri, lurah atau kepala desa, pejabat BUMN atau BUMD dan KPU," tegas dia.

Sebagai informasi, penetapan pasangan calon oleh KPU dilakuka  pada tanggal 12 Februari 2018 dan tanggal 13 untuk pemberian nomor urut.

Tahap selanjutnya, jika ada yang melakukan gugatan atau sengketa pencalonan ini ada di tanggal sejak di keluarkan SK pasangan calon. Misalnya 12 April sampai 25 Mei Tahun 2018.

Jika di kabulkan pengadilan kembali ke nomor urut pada tanggal 29-30 Mei 2018. Karenanya, 30 hari sebelum pemungutan suara, Mahkamah Agung harus memutuskan putusan kasasi jika kasus tersebut dilanjutkan oleh yang instansi yang bersangkuta. (tim)

Read more...

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pilkada

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi menggelar bimbingan teknis terkait Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan pada Pilkada serentak 2018. Tujuannya, agar jajaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mampu membuat laporan anggaran secara jujur dan tepat sasaran.

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat Dede Sutrisna menyampaikan, model laporan pertanggungjawaban keuangan PIlkada serentak adalah berjenjang. KPU masing-masing wilayah harus bisa mengontrol.

"Laporan penggunaan anggaran ini berjenjang, dari atas ke bawah harus selaras agar tidak ada temuan," ungkap Dede, di Hotel Amarossa Grande, Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Jumat (8/12).

Dede menjelaskan, Data penggunaan anggaran PIlkada KPU dibuat berdasarkan laporan dari anggota PPK, sedangkan PPK membuat laporan penggunaan anggaran berdasarkan laporan dari PPS sedangkan para sekretariat KPPS memuat laporan berdasarkan laporan dari anggota KPPS. Sehingga, mulai dari tingkat kelurahan harus mulai mengontrol di tiap lini Tempat Pemunguitan Suara (TPS).

"KPPS harus benar-benmar dibina, tingkat keluirahan harus mulai mengawasi," kata dia.

Hal yang paling harus dihindari, kata dia, adalah laporan fiktif. Anggaran yang diturunkan tidak pernah bulat. Auditor bisa melihat kejanggalan penggunaan anggaran dari angka belaja yang dilaporkan. "Mata anggaran yang turun pasti keriting tidak mungkin bulat, maka ini harus benar-benar dicermati," tukas dia. (Tim)

Read more...

Mantan Napi Harus Siap Mendeklarasikan Diri Sebelum Mendaftar

KPU Kota Bekasi mewajibkan bakal calon peserta Pemilihan Kepala Daerah setempat 2018 yang berstatus sebagai mantan narapidana untuk mengakui stastusnya kepada publik.

"Pengumuman statusnya itu dilakukan di media massa sebagai salah satu prasyarat yang harus dipenuhi saat melakukan pendaftaran," ungkap Komisioner KPU Kota Bekasu Syafrudin, Jumat (8/12).

Ketentuan ini sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 3 tahun 2017 tentang syarat pencalonan.

Syafrudin mengatakan, dalam informasi yang dipublikasikan tersebut, harus disampaikan seputar kasus hukum yang pernah membelit bakal calon yang bersangkutan. Sekaligus, bakal calon tersebut harus menginformasikan berapa lama masa tahanan yang dijalani.

"Jadi dalam pengumuman tersebut, publik harus mendapat gambaran perihal latar belakang yang bersangkutan dalam hal status hukumnya," jelas dia.

Menurut Syafrudin, redaksional informasi berupa penempatan dan ukuran informasi publikasi yang disampaikan diserahkan sepenuhnya sesuai kemampuan bakal calon.

"Namun informasinya harus terbaca jelas dan tidak disertai embel-embel ajakan memilih dirinya karena belum memasuki masa kampanye," ujarnya.

Informasi di media massa wajib diumumkan sehari sebelum dibukanya masa pendaftaran bakal calon peserta Pilkada Kota Bekasi tahun 2018 dari jalur partai politik pada 8-10 Januari 2018.

"Selain bukti tayang, keterangan dari pemimpin redaksi surat kabar tersebut juga harus diserahkan saat pendaftaran," katanya.

Syafrudin mengatakan, PKPU nomor 4 Tahun 2017 tersebut hanya dua jenis kasus hukum yang dilarang melibatkan bakal calon peserta Pilkada, yakni kasus narkotika atau pelecehan seksual terhadap anak.

"Kemudian harus dipastikan juga yang bersangkutan tidak dicabut hak politiknya oleh pengadilan. Baiknya salinan putusan juga turut dilampirkan saat mendaftar," tutur dia. (tim)

Read more...

Pilkada Serentak Jabar Diharapkan Jadi Wisata Politik

Ketua KPU Jawa Barat Yayat Hidayat mengatakan, komitmen kuat sebagai penyelenggara pesta demokrasi lima tahun merupakan hal luar biasa. Proses tersebut harus dilewati dengan penuh kegembiraan.

“Ini adalah hal luar biasa, banyak edukasi politik yang harus diberikan serta wisata yang melekat dengan sosialisasi, karena itu wisata politik pun harus jadi ikon Jawa Barat,” ungkap Yayat, Jumat (8/12/).

Yayat berharap, tanah pasundan punya ikon
baru, bukan sekedar wisata kuliner dan wisata belanja saja. Mewujudkan, hal itu tidak mudah tanpa dukungan semua pihak terkait, dan warga masyarakat Jawa Barat.

Komisioner KPU Kota Bekasi Kanti Prayogo mengaku, sangat berkesan atas komitmen untuk menjadikan Pilkada serentak Jawa Barat sebagai wisata politik. Untuk itu, dia pun menyatakan siap
untuk mendukung proses tersebut khususnya, di Kota Bekasi.

“Pilgub Jabar menjadi wisata politik, saya kira itu pilihan kata yang sangat bagus dan tepat untuk didukung masyarakat, serta semua pihak guna berpartisipasi dalam menyukseskan Pilkada, kata Kanti, Jumat (8/12).

Menurut dia, wisata sudah menjadi kebutuhan masyarakat sekarang di hari libur. Wilayah Jawa barat pun kerap jadi tempat pilihannya dengan daya tariknya sendiri. Untuk bisa mewujudkan proses itu pelaksanaan Pilkada serentak Jawa Barat pun mesti punya daya tarik sendiri bagi masyarakat. Sehingga, masyarakat bisa merasakan ikut berpartisipasi dalam memilih
dan datang ke TPS.

“Ketika sudah merasakan hal itu, maka warga otomatis akan menjadikan bagian kebutuhan mereka seperti halnya berwisata,” jelas dia. “Upaya adalah dnegan membuat lomba TPS Unik, harapannya bisa jadi daya tarik buat masyarakat untuk datang ke TPS,” tandas Kanti. (Tim)

Read more...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.