Menu

Items filtered by date: Wednesday, 29 November 2017

KPU Terima Dokumen Perbaikan Partai Nasdem

BEKASI TIMUR- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi, menerima dokumen adminsitrasi perbaikan partai Nasional Demokrat (NasDem), Rabu (29/11). Hingga hari ke 12 waktu perbaikan dokumen administrasi parpol peserta Pemilu 2019, baru satu Parpol yang memperbaiki.

Komsioner KPU Kota Bekasi, Yayah Nahdiyah mengatakan, setelah menerima berkas dokumen perbaikan, nantinya KPU Kota Bekasi melakukan verifikasi data. Jika masih ditemukan kekurangan, maka parpol tersebut diminta untuk memperbaiki.

Dia juga meminta kepada dua parpol lainnya yang belum menyerahkan hasil perbaikan, untuk segera memenuhi kewajibannya sebelum tanggal 1 Desember,”Kami beri waktu 14 hari, dari tanggal 18 november hingga  Desember 2017,”tegasnya.

Sekedar diketahui, dari 14 partai politik yang dilakukan verifikasi dokumen adminsitrasi beberapa waktu lalu, 3 partai lainnya belum memenuhi syarat. Sehingga, partai tersebut diminta untuk melengkapi dokumen persyaratan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi, memberikan kesempatan bagi partai politik yang belum melengkapi dokumen administrasi untuk di perbaiki.”Salah satunya seperti jumlah anggota kurang dari 1000,”kata Yayah.

Dia mengatakan, saat peroses pendaftaran Parpol tersebut menyerahkan daftar keanggotaan lebih dari 1000. Nah, ketika peroses verifikasi ternyata jumlahnya menjadi berkurang,”Misalnya anggotanya masih aktif menjadi PNS atau TNI. Secara otomatis pasti langsug dicoret,”tegasnya.(tim)

 

 

Read more...

Parpol dan Paslon Harus Menjunjung Asas Pemilu

BEKASI SELATAN – Partai politik dan pasangan calon walikota bekasi, diminta menjunjung tinggi asas Pemilu serta menaati kode etik. Salah satunya yakni tidak melakukan kampanye negatif maupun menyebarkan isu sara.

Demikian ditegaskan komisioner KPU  Kota Bekasi, Syafrudin usai menghadiri sosialisasi pemiluorganisasi masyarakat di Bekasi dengan tema 'Antisipasi Kerawanan Pilkada Serentak Tahun 2018' oleh Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Bekasi di RM Margajay, Bekasi Selatan, Rabu (29/11).

Di amengatakan, saat ini KPU Kota Bekasi melakukan penguatan lembaga berkoordinasi dengan Panwaslu Kota Bekasi dalam desk Pilkada 2018. “Pelanggaran yang terjadi lebih pada kode etik pada Pilkada lalu. “katanya.

Karenannya, dalam Demokrasi lima tahunan ini, KPU berharapa dapat berjalan dengan baik. Partai politik dan pasangan calon dimita profesional dengan menaati peraturan yang berlaku."Imbauanya kedepan (Paslon/Parpol) menjungjung tinggi asa pemilu,”tandasnya. (tim)

Read more...

Sisa Anggaran Balon Independen Bakal Dikembalikan ke Kas Negara

BEKASI TIMUR - KPU Kota Bekasi berjanji akan mengembalikan sisa anggaran untuk kebutuhan bakal calon dari jalur independen ke kas negara, jika sampai batas waktu penerimaan berkas tidak ada satupun kandidat yang maju melalui jalur tersebut. Sementara batas akhir penerimaan berkas dari calon independen pada Rabu (29/11).

Komisioner KPU Kota Bekasi, Kanti Prayogo, mengatakan kebutuhan anggaran untuk jalur independen sudah disiapkan melalui rancangan anggaran. Jika anggaran yang sudah dirancang itu tidak terserap, kata dia, KPU Kota Bekasi akan mengembalikannya ke kas negara.“Tidak terserap kalau tidak ada calon independen. Kalau tidak terserap akan dikembalikan ke kas negara,” ujarnya.

Namun, lanjut Kanti, anggaran yang sudah dirancang itu tidak dikembalikan seutuhnya. Sebab sudah ada yang terserap untuk beberapa proses calon independen.“Mulai dari persiapan seperti verifikasi dukungan di masyarakat sampai dengan pengesahan belum terpakai. Yang terpakai tahap persiapan seperti sosialisasi, iklan, dan spanduk,” katanya.

Anggota KPU Kota Bekasi lainnya, Syafrudin, menambahkan sejak dibuka jadwal penerimaan berkas bukti syarat dukungan, kata dia, hingga saat ini belum ada satu pasangan pun yang menyerahkan syarat tersebut.

“Sesuai jadwal, kesempatan untuk siapapun yang ingin maju di pilkada 2018 dari jalur perseorangan masih kami tunggu guna menyerahkan berkas bukti syarat dukungannya hingga pada 29 November 2017 pukul 00.00 WIB,” ujar Syafrudin.

Jika ada warga yang berminat dan punya tekad maju sebagai pasangan calon perseorangan, kata Syafrudin, idealnya pasangan tersebut sudah siap dengan minimal syarat dukungan yaitu, fotokopi KTP-el atau Suket untuk selanjutnya dibawa ke KPU Kota Bekasi.

“Saya kira adanya calon perseorangan di pilkada 2018 nanti, dapat dijadikan alternatif strategis agar tidak terjadi calon tunggal jika di antara partai politik membentuk koalisi utuh. Lagipula, untuk mencapai tujuan berdemokrasi di Indonesia tentu diharapkan ada calon lebih dari satu,” ungkapnya. (oke/pj/gob/tim)

 

 

Read more...

Ini Lho Yang Tidak Boleh Digunakan Saksi di TPS

BEKASI TIMUR – Saksi pasangan calon (paslon), dilarang menggunakan atribut partai atau simbol-simbol Paslon saat pemungutan suara pada 27 Juni 2018n mendatang.Larangan tersebut berlaku baik di dalam maupun di luar tempat pemungutan suara (TPS).

“Hari pemungutan suara tidak boleh ada kegiatan maupun simbol-simbol pasangan calon, juga alat-alat peraga kampanye di sekitar TPS, apa lagi di dalam TPS,” kata ketua KPU Kota Bekasi, Ucu Asmara Sandi.

Ia menyebutkan simbol-simbol tersebut selain nomor urut dan alat peraga berkaitan dengan kontestan paslon peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bekasi termasuk fotonya.

“Yang dimaksud dengan simbol-simbol kampanye itu nomor urut, foto pasangan calon maupun jargon-jargon politik,” ujar Ucu.

Menurutnya,  pemilih juga saksi yang memakai atribut pasangan calon di TPS dikhawatirkan akan menggangu pilihan pemilih.“Pemilih, Saksi luar maupun saksi dalam tidak dibenarkan memakai atribut pasangan calon,” katanya.

Jika ditemukan, pihak penyelenggara wajib memberi teguran kepada saksi. Jika saksi memakai baju partai atau baju pasangan, saksi tersebut wajib pulang dan boleh kembali ke TPS setelah mengganti baju.“Sementara atribut lain seperti topi juga wajib dilepas,” tegasnya.

Bukan hanya seragam partai, saksi yang memakai baju olahraga bernomor 1 dan 2 dan lainnya juga tidak diperbolehkan.“Memakai baju bola yang ada angka 1 dan 2, itu juga tidak boleh. Apalagi memberikan isyarat dengan tangan kepada pemilih,” jelasnya.

Larangan itu, kata Ucu, mengacu kepada undang-undang yang telah ditetapkan.Selain itu, saksi dalam wajib ada surat mandat. Saksi dalam dan luar juga wajib mematuhi peraturan yang diterapkan pihak penyelenggara.“Tanpa surat mandat, saksi tidak diperbolehkan masuk di TPS,” tandasnya. (kub/gob/tim)

 

 

Read more...

Hari Terakhir Penyerahan Dukungan, Personil PPK Standbay di Kantor KPU

BEKASI TIMUR- Ada pemandangan yang berbeda kantor KPU Kota Bekasi, rabu (29/11). Belasan anggota Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) terlihat standby di kantor penyelenggara Pemilu ini sejak pukul 08.00 WIB.

 

Ya, pada hari terakhir penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan calon walikota Bekasi jalur perseorangan, mereka disiagakan di kantor KPU Kota Bekasi.

 

“Hal ini sebagai bentuk kesiapan KPU Kota Bekasi dalam menerima penyerahan dokumen dukungan bakal calon walikota bekasi jalur perseorangan di hari terakhir,”kata komisioner KPU Kota Bekasi, Syafrudin.

 

Se;ain itu lanjutnya, kehadiran PPK tersebut meruapakan bagian dari pelaksanaan tahapan, program  dan jadwal pemilihan khususnya penyerahan dokumen dukungan bakal calon walikot abekasi jalur perseorangan yakni yanggal 25 hingga 29 November.

 

“KPU dibantu oleh PPK. Masih-masing kecamatan mengirimkan dua orang perwakilannya. Untuk hari terakhir jadwal penyerahan dokumen dukungan, kami tunggu sampai pukul 00.00 WIB,”terangnya.

 

Meskipun hingga terakhir belum ada tanda-tanda bakal ada pasangan calon perseorangan yang akan mendaftar, namun KPU Kota Bekasi tetap menunggu hingga batas akhir penyerahan,”Akan kita tunggu sesuai jadwal yang telah ditentukan,”tandasnya. (tim)

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.