Items filtered by date: Thursday, 16 November 2017

BEKASI TIMUR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi, malam nanti melaksanakan peresmian Pilkada serentak 2018 di Gedung Serbaguna Makhkamah Konstitusi Jl RA Kartini Raya, Margahayu. Berikut susunan acaranya.
1.      18.00 wib – 19.00 wib, resgistrasi dan coffe break
2.      19.00 wib – 19.10 wib, pembukaan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
3.      19.10 wib - 19.20 wib, Laporan Sekretaris KPU Kota Bekasi.
4.      19.20  wib – 19.50 wib, sambutan-sambutan (oleh Ketua KPU Kota Bekasi, KetuanKPU Jawa Barat, dan Walikota Bekasi).
5.      19.50 wib – 20.00 wib, peresmian Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi 2018.
6.      20.00 wib – 20.15 wib, Menyanyikan jingle Pilkada Kota Bekasi dan Mars Pilgub Jawa Barat.
7.      20.15 wib – 20.35 wib, Informasi Pilkada Serentak melalui Games.
8.      20.35 wib – 20.55 wib, menyanyikan lagu daerah dan Performance tari daerah.
9.      20.55 wib – selesai, acara Ramah Tamah dan penutup.

BEKASI- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi tengah menyiapkan acara peresmian Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi 2018 yang akan berlangsung, pada Kamis 16 November 2017 malam ini.

Dalam acara peresmian ini, bakal dihadiri walikota Bekasi Rahmat Effendi, ketua DPRD Kota Bekasi, Kapolresta Bekasi Kota, Dandim 05/07 Bekasi, Kepala Pengadilan Negeri Bekasi, kepala kejaksaan negeri bekasi dan sejumlah undangan lainnya.

“Nanti malam kita akan melaksanakan peresmian Pilkada serentak Kota Bekasi,”kata komisioner KPU Kota Bekasi, Kanti Prayogo.

Dia berharap, seluruh tamu undangan menghadiri kegiatan tersebut,”Semoga bisa hadir semua dan berjalan lancar,”tegasnya.

Kegiatan yang akan dilaksanakan di  Gedung Serbaguna Makhkamah Konstitusi Jl RA Kartini Raya, Margahayu, Kota Bekasi ini akan diisi dengan serangkaian acara, mulai dari informasi pilkada, sejumlah permainan dan kesenian. Kegiatan dimulai pukul 18.00 WIB sampai selesai. (tim)

BEKASI TIMUR - Komisioner KPU Kota Bekasi Syafrudin menyampaikan, penetapan daerah pilihan (Dapil) dan jumlah kursi tiap Dapil memang adalah tugas KPU RI. Namun, berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017, KPU Kota Bekasi berwenang menyusun dan menata Dapil di tiap daerahnya.

“Setelah itu barulah kami ajukan ke KPU RI melalui KPU Provinsi Jawa Barat “ ungkap Syafrudin, Kamis (16/11).

Syafrudin menjelaskan, dalam penyusunan dan penataan Dapil dan jumlah kursi tiap dapil harus berpedoman pada tujuh prinsip. Terutama pada prinsip jumlah penduduk tiap kecamatan berdasarkan Data Agregat Kependudukan (DAK) terakhir dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sesember 2017 mendatang.

Selain itu, kata Syafrudin, proposional alokasi jumlah kursi tiap Dapil jangan sampai jauh perbedaan jumlah kursinya. Sebab prinsip kewilayahan tiap kecamatam dalam satu Dapil, harus melihat secara fakta. Apabila, memungkinkan menggabungkan dua kecamatan atau lebih dalam satu Dapil, maka jangan sampai alasannya adalah permintaan dari Partai Politik (Parpol) atau tokoh masyarakat.

“Peran KPU Kota/Kabupaten ini sangat mempengaruhi integritas penyelenggara,” tegas dia. (Tim)

BEKASI TIMUR - Komisioner KPU Kota Bekasi, Syafrudin mengungkapkan, uji publik konsep penataan daerah pilihan (Dapil) dan alokasi kursi yang disusun oleh KPU adalah bentuk sosialisasi. Tahapan itu bukan untuk menerima atau menolak masukan konsep dari penataan Dapil di Kota Bekasi.

“KPU daerah harus yakin dengan berpedoman pada aspek-aspek penataan dapil dan alokasi kursi yang akan diusulkan ke KPU RI,” ujar dia.

Menurut Syafrudin, penetapan daerah pilihan (Dapil) dan jumlah kursi tiap Dapil memang adalah tugas KPU RI. Namun, berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017, KPU Kota Bekasi berwenang menyusun dan menata Dapil di tiap daerahnya.

“Setelah itu barulah kami ajukan ke KPU RI melalui KPU Provinsi Jawa Barat “ ungkap Syafrudin. (tim)