Menu

info sementara : Komisioner KPU Kota Bekasi Divisi Sosialisasi dan SDM Nurul Sumarheni

info sementara : Komisioner KPU Kota Bekasi Divisi Sosialisasi dan SDM Nurul Sumarheni

Tgl 23 Juli 2018 nanti adalah hari di mana Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi meregistrasi semua permohonan PHP ke dalam Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK) utk Perkara PHP.

Setelah itu, Kepaniteraan MK akan menyampaikan surat kepada KPU bahwa permohonan PHP yg diajukan adalah sekian permohonan dengan rincian daerah a, b, c, dst.

Kemudian, dengan dasar surat tsb lah, KPU akan menyampaikan/meneruskan kepada 31 KPU Provinsi/KIP Aceh dan 154 KPU/KIP Kabupaten/Kota. Dengan dasar Surat MK tsb lah, satker yg tidak ada permohonan PHP ke MK, menetapkan Paslon Terpilih.

Hal ini sesuai dengan SE Mendagri terkait pengusulan pengesahan dan pelantikan Kepala Daerah Terpilih yg salah satu dokumennya adalah Surat Keterangan Tidak ada Permohonan PHP di MK.

Tahapan pilkada tentang penetapan Paslon terpilih mengikuti jadwal MK, dengan demikian KPU baru bisa menetapkan pasangan calon terpilih setelah MK melakukan registrasi PHP pada tgl 23 juli 2018 tersebut. Bila tidak ada gugatan, paling lambat 3 hari setelahnya. Sedangkan bila ada gugatan, maka menunggu keputusan MK.  MK memutus perkara PHP maksimal 14 hari setelah registrasi perkara. KPU menetapkan paslon terpilih pasca putusan MK paling lambat 3 hari setelah menerima salinan putusan MK.

Demikian info sementara : Komisioner KPU Kota Bekasi Divisi Sosialisasi dan SDM Nurul Sumarheni

back to top
Info for bonus Review William Hill here.