Menu

Paslon Diingatkan Tidak Berpolitik Uang

Paslon Diingatkan Tidak Berpolitik Uang

BEKASI SELATAN –Konsultan Politik Jiwang Jiputro menilai,  perilaku golput (golongan putih) dapat memicu terjadinya politik uang.Apalagi, partisipasi pemilih di Kota Bekasi pada Pemilu terakhir tidak mencapai 50 persen. Artinya, masih banyak warga yang memilih golput.

 

Dengan begitu, menjadi pekerjaan rumah (PR) yang berat bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi untuk terus mensosialisasikan pesta demokrasi lima tahunan ini.“Karena banyak yang memilih golput, para calon kandidat pun bisa memanfaatkan praktik politik uang demi mendulang lebih banyak suara,” kata Jiwang.

 

Jiwang menyebut bahwa aksi golput menyia-nyiakan hak pilih pribadi. Namun, saat salah satu calon terpilih, mereka justru kecewa karena tidak sesuai dengan harapan.“Pemimpinnya justru dipilih orang lain yang belum tentu memiliki pilihan yang sama,” tandasnya.

 

Sementara itu, Komisioner KPU Kota Bekasi, Nurul Sumarheni, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghindari praktek politik uang dalam Pilkada 2018."Praktek politik uang harus dihindari, sebab jual beli suara pada proses politik untuk mendapatkan kekuasaan akan berdampak tidak hanya sanksi adminstrasi tapi juga pidana," kata Nurul.

 

Ia menjelaskan, politik uang akan melahirkan pemimpin korup, lantaran kelak ketika terpilih bisa saja berupaya mengembalikan dana yang telah dikeluarkan dalam proses jual beli suara, demi mendapatkan kekuasaan.

 

Akibatnya, rakyat pun sengsara dan pembangunan daerah terhambat karena kebijakan yang tidak memihak tapi justru mencari keuntungan dalam rangka pengembalian politik uang.

  

"Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan, termasuk sembako menjadi larangan keras untuk tidak dilakukan para Paslon, anggota Parpol, tim kampanye dan relawan dalam tahapan kampanye ini," ujar Nurul.

 

Nurul menambahkan, larangan pemberian politik uang dalam Pilkada diatur dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, dan dipertegas dalam PKPU 4 tahun 2017.Sanksinya jika dilakukan oleh Paslon dapat mengakibatkan pembatalan dirinya sebagai Paslon.

 

Sementara untuk calon, tim, Parpol bahkan relawan, akan dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan.Bahkan sanksi denda juga paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak tentu Rp1 miliar.(tim)

 

back to top
Info for bonus Review William Hill here.